Pemerintah Percepat Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Abaikan HAM
Menteri PPN/Bappenas dan Menteri HAM memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap selaras dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), menjadikan HAM sebagai prioritas pembangunan berkelanjutan.
Jakarta, 23 Februari 2024 (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, dan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, sepakat untuk memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap selaras dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Pertemuan kedua menteri ini menghasilkan komitmen untuk mengintegrasikan HAM dalam setiap kebijakan pembangunan, demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Pernyataan penting disampaikan oleh Menteri PPN/Bappenas, "Kami ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan yang dirancang tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap warga negara. HAM bukan sekadar isu hukum, tetapi juga bagian dari pembangunan berkelanjutan yang harus menjadi prioritas bersama," ujarnya.
Langkah strategis yang disepakati kedua menteri meliputi koordinasi intensif dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi program. Tujuannya adalah memastikan pembangunan HAM yang lebih inklusif, berbasis data, dan berorientasi pada keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kolaborasi ini menandai komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan HAM.
HAM sebagai Prioritas Nasional dan Global
Dalam pertemuan tersebut, ditegaskan bahwa HAM merupakan prioritas nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap HAM tidak hanya di tingkat domestik, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen global.
Menteri Pambudy menambahkan, "Melalui RPJMN 2025-2029, kita ingin memastikan kebijakan pembangunan nasional berbasis pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, terutama bagi kelompok rentan." Pernyataan ini menekankan fokus pemerintah pada perlindungan kelompok masyarakat yang selama ini mungkin kurang terlayani.
Pemerintah juga menyadari pentingnya penanganan kasus pelanggaran HAM. Berdasarkan data Komnas HAM 2024, tercatat 2.625 aduan terkait dugaan pelanggaran HAM, sebagian besar melibatkan aktor negara dan korporasi. Selain itu, masih ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus tersebut.
Program Utama Pembangunan HAM
Dua program utama akan menjadi fokus pembangunan HAM ke depan. Pertama, internalisasi HAM dalam kebijakan humanis, inklusif, dan berperspektif gender. Ini mencakup pengarusutamaan HAM dalam regulasi, pendidikan HAM bagi instansi pemerintah dan masyarakat, serta penguatan kapasitas aktor non-negara.
Kedua, perlindungan HAM dan penghapusan praktik diskriminasi. Program ini berorientasi pada percepatan pemenuhan HAM melalui implementasi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan strategi nasional bisnis dan HAM. Langkah-langkah konkret ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas HAM di Indonesia.
Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan efektivitas penanganan kasus HAM dan mendorong kebijakan berbasis data melalui Satu Data HAM sebagai referensi utama penyusunan kebijakan. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam penanganan pelanggaran HAM.
Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi
Menteri HAM Natalius Pigai menyambut baik kolaborasi ini dan menekankan pentingnya peran Governmental Human Rights Focal Point (GHRFP) dalam memastikan kebijakan pemerintah sejalan dengan prinsip HAM. Ia juga akan memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga HAM nasional, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Dengan melibatkan lembaga-lembaga tersebut dalam Rapat Koordinasi Tahunan Pembangunan HAM, diharapkan akan tercipta sinergi dalam implementasi program pembangunan HAM yang lebih efektif. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melibatkan berbagai pihak dalam upaya perlindungan dan pemenuhan HAM.
Kesimpulannya, kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian HAM menandai langkah signifikan dalam memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan selaras dengan prinsip-prinsip HAM. Komitmen ini tercermin dalam berbagai program dan strategi yang telah direncanakan, menunjukkan komitmen nyata pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia seluruh warga negara Indonesia.
