Menhan Pigai Dorong Pembangunan PSN Berbasis HAM: Perhatikan Partisipasi Masyarakat dan Lindungi Budaya Lokal
Menteri HAM Natalius Pigai menekankan pentingnya pembangunan proyek strategis nasional (PSN) yang berbasis HAM, dengan fokus pada partisipasi masyarakat, perlindungan budaya lokal, dan penyelesaian konflik tanah.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyoroti pentingnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berpihak pada Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Rabu, 5 Februari 2024, Pigai memaparkan sejumlah poin krusial untuk memastikan pembangunan PSN berjalan selaras dengan prinsip HAM.
Partisipasi Masyarakat dan Keterlibatan Lokal
Pigai menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan PSN. Bukan hanya sekedar terlibat, masyarakat lokal harus menjadi subjek, bukan objek pembangunan. Hal ini memastikan suara dan kepentingan mereka didengar dan dipertimbangkan dalam setiap tahapan proyek. "Yang pertama dan terutama yang harus diperhatikan dalam konteks PSN ini adalah tingkat partisipasi masyarakat," tegas Pigai.
Lebih lanjut, ia juga menekankan perlunya memastikan kepastian legalitas kepemilikan tanah untuk meminimalisir konflik. "Di mana-mana pembangunan, apakah perusahaan atau juga pembangunan yang sifatnya masif dalam skala besar, itu persoalan tanah menjadi problem yang serius," ujarnya. Konflik agraria seringkali menjadi penghambat pembangunan dan menimbulkan pelanggaran HAM.
Hak-Hak Pekerja dan Keuntungan Ekonomi
Selain partisipasi, Pigai juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat lokal sebagai pekerja dalam PSN. Hal ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. Lebih jauh, masyarakat juga harus merasakan dampak positif ekonomi dari kehadiran PSN. Keuntungan ekonomi yang merata akan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Pelestarian Budaya dan Lingkungan
Aspek penting lainnya yang diangkat Pigai adalah pelestarian budaya dan lingkungan. Pembangunan PSN tidak boleh menggeser atau merusak nilai-nilai budaya lokal. "Perlindungan terhadap nilai budaya tidak boleh digeserkan oleh kehadiran atau pembangunan yang berskala besar," katanya. Keberlanjutan lingkungan hidup juga harus dijaga agar pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Atasi Kasus Pelanggaran HAM dalam PSN
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, turut menyuarakan keprihatinan atas kasus pelanggaran HAM dalam pembangunan PSN, khususnya proyek Rempang Eco-City. Ia mencatat adanya korban luka, penangkapan, dan trauma psikologis akibat pembangunan PSN dalam kurun waktu 2019-2023. "Kita harus ingat dalam lima tahun 2019-2023, ada 101 orang yang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami korban psikologis akibat PSN," ungkap Mafirion. Ia mendesak agar program pengarusutamaan HAM di Kementerian HAM diimplementasikan dalam pendampingan pembangunan PSN.
Kesimpulan
Kesimpulannya, pembangunan PSN harus mengedepankan prinsip HAM. Hal ini mencakup partisipasi masyarakat, perlindungan hak-hak pekerja, kepastian hukum kepemilikan tanah, pemerataan keuntungan ekonomi, dan pelestarian budaya serta lingkungan. Pentingnya pengawasan dan implementasi program pengarusutamaan HAM untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran HAM dalam pembangunan PSN juga perlu ditekankan.