Pemkab Bekasi Segel 9 TPA Ilegal, Ancaman Pidana Mengintai
Pemerintah Kabupaten Bekasi menyegel sembilan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah ilegal di lima kecamatan pada Desember 2024 dan Januari 2025, dengan ancaman pidana bagi pelanggar.
Penyegelan TPA Ilegal di Kabupaten Bekasi
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, mengambil tindakan tegas terhadap masalah sampah ilegal yang meresahkan. Pada Desember 2024 dan Januari 2025, sebanyak sembilan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah ilegal disegel. TPA-TPA tersebut tersebar di lima wilayah kecamatan, yaitu Tambun Utara, Babelan, Tambun Selatan, Cibitung, Setu, dan Cikarang Utara. Penindakan ini merupakan respons atas keluhan warga yang telah lama terganggu keberadaan TPA ilegal tersebut.
Dominasi Sampah Rumah Tangga dan Ancaman Sanksi
Ketua Tim Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Bekasi, Nurdin, menjelaskan bahwa sampah yang ditemukan di TPA ilegal tersebut didominasi oleh sampah rumah tangga. Pembuangan sampah sembarangan ini jelas melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2012 tentang ketertiban umum. Pelanggar dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal enam bulan atau denda Rp50 juta sesuai pasal 46 Perda tersebut. Ini merupakan peringatan keras bagi masyarakat dan pengelola TPA ilegal agar menghentikan aktivitasnya.
Upaya Pembinaan dan Kolaborasi
Pemkab Bekasi tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga berupaya melakukan pembinaan. Nurdin menyatakan akan berkolaborasi dengan komunitas lingkungan dan masyarakat, termasuk bank sampah, untuk mensosialisasikan pengelolaan sampah yang baik. Penyegelan TPA ilegal ini menjadi langkah awal untuk pembinaan agar pengelola dapat mengelola sampah dengan lebih bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Harapannya, kolaborasi ini dapat menciptakan solusi berkelanjutan dalam mengatasi masalah sampah di Kabupaten Bekasi.
Koordinasi Antar Instansi dan Tantangan Premanisme
Dalam menangani kasus ini, Pemkab Bekasi tidak bekerja sendiri. Tim penegakan hukum akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat untuk langkah-langkah lebih lanjut. Koordinasi ini penting untuk memastikan konsistensi penindakan dan mencegah munculnya TPA ilegal baru. Namun, tantangan masih ada. Nurdin mengungkapkan bahwa dalam setiap kegiatan penyegelan, masih ditemukan indikasi unsur premanisme. Hal ini menyulitkan upaya penyegelan karena TPA ilegal tersebut berpotensi tetap beroperasi meskipun sudah disegel. Keberadaan premanisme ini menjadi perhatian serius yang perlu ditangani secara terpadu.
Proses Pengumpulan Bukti dan Informasi
Nurdin juga menjelaskan bahwa penanganan TPA ilegal ini membutuhkan waktu. Tim membutuhkan waktu untuk mengumpulkan bukti dan informasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, kecamatan, dan bidang pengendalian dan pengelolaan persampahan di lapangan. Proses pengumpulan data yang teliti ini penting untuk memastikan tindakan yang diambil akurat dan tepat sasaran. Dengan demikian, diharapkan penindakan yang dilakukan dapat memberikan efek jera dan mencegah munculnya TPA ilegal di masa mendatang.
Kesimpulan: Langkah Maju Menuju Kabupaten Bekasi yang Lebih Bersih
Penyegelan sembilan TPA ilegal di Kabupaten Bekasi merupakan langkah signifikan dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Komitmen Pemkab Bekasi untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan instansi terkait, menunjukkan keseriusan dalam mengatasi masalah sampah. Meskipun tantangan masih ada, seperti indikasi premanisme, upaya penindakan dan pembinaan yang terintegrasi diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang dan menciptakan Kabupaten Bekasi yang lebih bersih dan bebas dari TPA ilegal.
