Pemkot Bandarlampung Siap Fasilitasi Demonstran Temui Wali Kota Terkait Banjir

Pemerintah Kota Bandarlampung siap memfasilitasi pertemuan antara demonstran yang memprotes banjir di Kecamatan Panjang dengan Wali Kota Eva Dwiana, namun lokasi dan metode dialog masih menjadi perdebatan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung menyatakan kesiapannya memfasilitasi pertemuan antara demonstran yang menuntut solusi atas permasalahan banjir di Kecamatan Panjang dengan Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana. Pertemuan ini merupakan respons atas aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah warga Bandarlampung pada Senin, 28 April 2023. Aksi tersebut menuntut solusi konkret dari pemerintah kota terkait bencana banjir yang baru-baru ini melanda wilayah tersebut.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandarlampung, Ahmad Nurizki, menyatakan bahwa Wali Kota Eva Dwiana siap berdialog dan mendengarkan aspirasi para demonstran. "Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana siap menemui pendemo untuk berdialog dan menyerap aspirasi mereka mengenai penangan banjir," ujar Nurizki. Pihak Satpol PP telah melakukan mediasi dengan belasan demonstran yang hadir, dan kesimpulannya adalah para demonstran menginginkan diskusi langsung dengan Wali Kota.

Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai mekanisme pertemuan tersebut. Meskipun Pemkot siap memfasilitasi, para demonstran menolak tawaran untuk berdialog di ruang kerja Wali Kota di lantai atas. Mereka menginginkan dialog terbuka di halaman, agar dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat Lampung. Hal ini disampaikan oleh perwakilan massa aksi, Wahyu. "Namun kami tegas menyatakan penolakan karena peserta aksi menuntut agar wali kota untuk turun ke halaman dan menemui massa aksi agar dialog dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat Lampung," tegas Wahyu.

Tuntutan Demonstran dan Sikap Pemkot

Para demonstran menyampaikan tuntutan yang sama dengan aksi-aksi sebelumnya, yaitu solusi konkret atas permasalahan banjir di Kecamatan Panjang. Mereka merasa perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah kota untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian masalah ini. Keinginan untuk berdialog di tempat terbuka menunjukkan komitmen mereka untuk melibatkan seluruh masyarakat dalam proses mencari solusi.

Pemkot Bandarlampung, melalui Satpol PP, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi dialog tersebut. Namun, perbedaan pandangan mengenai lokasi dan metode dialog masih menjadi kendala. Pihak Pemkot perlu mempertimbangkan tuntutan demonstran untuk berdialog di tempat terbuka, agar aspirasi mereka dapat tersampaikan secara efektif dan transparan kepada publik.

Mediasi yang dilakukan oleh Satpol PP menunjukkan upaya Pemkot untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan demokratis. Namun, kesuksesan mediasi ini sangat bergantung pada kemampuan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai mekanisme dialog yang dapat diterima oleh semua pihak.

Pertemuan Terbuka sebagai Tuntutan Transparansi

Keberadaan demonstrasi ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menangani masalah publik. Tuntutan demonstran untuk berdialog di tempat terbuka mencerminkan keinginan mereka agar proses penyelesaian masalah banjir dapat disaksikan dan diawasi oleh masyarakat luas. Hal ini dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Sikap tegas demonstran yang menolak tawaran dialog di ruang kerja Wali Kota juga menunjukkan komitmen mereka untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terdampak banjir. Mereka ingin memastikan bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah kota dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pertemuan terbuka dapat menjadi langkah awal untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Aksi demonstrasi ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah kota untuk lebih proaktif dan responsif dalam menangani permasalahan banjir. Kejadian banjir di Kecamatan Panjang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penanggulangan bencana yang perlu segera diperbaiki. Dialog terbuka dengan demonstran dapat menjadi kesempatan bagi Pemkot untuk mendengarkan masukan dan kritik dari masyarakat, sehingga dapat merumuskan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Ke depan, Pemkot Bandarlampung diharapkan dapat lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya dalam hal penanggulangan bencana. Transparansi dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk membangun kepercayaan dan menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai tempat dialog, kesediaan Pemkot untuk memfasilitasi pertemuan ini merupakan langkah positif. Semoga kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan dan menemukan solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan banjir di Kecamatan Panjang.