Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Reformasi Birokrasi Hemat Rp128,5 Triliun, Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Reformasi Birokrasi Hemat Rp128,5 Triliun, Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi di Indonesia berhasil menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp128,5 triliun dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, demikian disampaikan Menteri PANRB.

Reformasi Birokrasi: Selamatkan Rp128,5 Triliun Anggaran Negara dari Pemborosan!
Reformasi Birokrasi: Selamatkan Rp128,5 Triliun Anggaran Negara dari Pemborosan!

Menteri PANRB ungkap reformasi birokrasi berhasil cegah pemborosan anggaran negara hingga Rp128,5 triliun melalui penerapan SAKIP dan dorong birokrasi berdampak bagi rakyat.

Bangka Barat Tingkatkan Tata Kelola Kearsipan di Era Digital
Bangka Barat Tingkatkan Tata Kelola Kearsipan di Era Digital

Pemkab Bangka Barat bertransformasi ke sistem kearsipan digital untuk pemerintahan yang transparan dan efisien, menghadapi tantangan efisiensi anggaran.

Biak Numfor Beralih ke SIPD: Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Terwujud
Biak Numfor Beralih ke SIPD: Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Terwujud

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor beralih ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mulai tahun 2025.

Situbondo Beralih ke E-Surat: Aplikasi Srikandi Dongkrak Efisiensi Anggaran
Situbondo Beralih ke E-Surat: Aplikasi Srikandi Dongkrak Efisiensi Anggaran

Pemkab Situbondo mulai bertransformasi digital dengan menerapkan aplikasi Srikandi untuk pengelolaan surat elektronik, guna meningkatkan efisiensi anggaran dan mempercepat proses administrasi.

Depok Terapkan SIPD Secara Penuh untuk Optimasi Keuangan Daerah
Depok Terapkan SIPD Secara Penuh untuk Optimasi Keuangan Daerah

Pemkot Depok resmi menggunakan aplikasi SIPD secara menyeluruh untuk proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah, guna meningkatkan efisiensi dan mempertahankan opini WTP.

Dispussip Kulon Progo: Layanan Digital Optimalkan Penghematan Anggaran
Dispussip Kulon Progo: Layanan Digital Optimalkan Penghematan Anggaran

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kulon Progo optimalkan layanan digital, khususnya aplikasi Srikandi, untuk memangkas anggaran ATK hingga 50% dan mengurangi penggunaan kertas.

Sosialisasi Coretax di Biak: Pemkab Dukung Sistem Pajak Digital Terbaru
Sosialisasi Coretax di Biak: Pemkab Dukung Sistem Pajak Digital Terbaru

Kantor Pajak Pratama Biak dan Pemkab Biak Numfor sosialisasikan sistem layanan pajak digital Coretax, yang berlaku sejak Januari 2025, untuk kemudahan dan efisiensi administrasi perpajakan.

Pemkot Surabaya: Efisiensi Anggaran Lebih Dulu Terapkan, Ikuti Instruksi Presiden
Pemkot Surabaya: Efisiensi Anggaran Lebih Dulu Terapkan, Ikuti Instruksi Presiden

Pemkot Surabaya telah lebih dulu menerapkan efisiensi anggaran sejak 2024, bahkan sebelum instruksi Presiden, dengan memangkas ATK, menghapus kegiatan tidak esensial, dan mengoptimalkan teknologi digital, demi kepentingan rakyat.

Makassar Berbenah: Menuju Kearsipan Digital Modern dan Transparan
Makassar Berbenah: Menuju Kearsipan Digital Modern dan Transparan

Dinas Kearsipan Makassar bertransformasi digital untuk pengelolaan arsip yang lebih efektif, efisien, dan transparan, mendukung layanan publik yang lebih berkualitas serta menjadi pionir pengelolaan arsip digital di Indonesia.

Mimika Dorong Implementasi Aplikasi Srikandi di Seluruh OPD
Mimika Dorong Implementasi Aplikasi Srikandi di Seluruh OPD

Pemkab Mimika melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah meminta seluruh OPD untuk menerapkan aplikasi Srikandi guna meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip dan layanan publik, dengan target implementasi penuh pada tahun 2024.

Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan: Ditjen Bina Adwil Kemendagri Dorong SPBE
Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan: Ditjen Bina Adwil Kemendagri Dorong SPBE

Ditjen Bina Adwil Kemendagri menekankan pentingnya digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan melalui evaluasi implementasi SPBE dan aplikasi SRIKANDI, serta peningkatan publikasi.