Pendidikan Konstitusi: Kunci Perbaikan Sistem Negara dan SDM Unggul
Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, menekankan pentingnya pendidikan konstitusi dan Empat Pilar Kebangsaan untuk memperkuat kualitas SDM dan memperbaiki sistem negara, termasuk mengkaji ulang sistem pemerintahan Indonesia.
Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mendorong peningkatan pendidikan konstitusi dan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan. Hal ini disampaikan Ibas saat memimpin Rapat Pleno Pertama Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI di Jakarta pada 30 Januari 2024. Menurutnya, langkah ini krusial dalam memperbaiki sistem negara dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Ibas menekankan perlunya program pendidikan konstitusi yang lebih masif, menarik, dan relevan dengan zaman. Tujuannya adalah untuk menanamkan pemahaman mendalam tentang hukum dasar negara dan Empat Pilar Kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ia juga melihat perlunya sosialisasi yang inklusif dan interaktif, bahkan hingga masuk ke dalam kurikulum nasional.
Lebih lanjut, Ibas menyoroti peran penting MPR RI dalam sosialisasi konstitusi. MPR, menurutnya, perlu secara aktif mengkaji ulang sistem negara dan desain pemerintahan Indonesia. Pertanyaan mendasar yang diajukan adalah apakah sistem presidensial yang saat ini diterapkan sudah optimal atau perlu dilakukan perbaikan dalam desain pemerintahan untuk mendorong kemajuan bangsa.
Kajian tersebut juga perlu memperhatikan hubungan antar lembaga negara, terutama dalam hal pembagian kekuasaan antara Presiden, DPR, MPR, dan DPD. Ibas menekankan pentingnya menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketetapan MPR RI yang masih berlaku, serta memperkuat mekanisme check and balances di Indonesia.
Harapannya, K3 MPR RI dapat menghasilkan kajian komprehensif untuk kemajuan bangsa dan negara, memberikan penguatan kebangsaan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia yang kuat di tahun 2045 dan menjadi negara maju di abad ke-21. Komisi ini juga diharapkan dapat memberikan solusi dan rekomendasi kebijakan yang efektif.
Dalam rapat pleno tersebut, Ibas mengukuhkan susunan keanggotaan K3 MPR RI periode 2024-2029. Taufik Basari (NasDem) ditunjuk sebagai Ketua K3 MPR RI, dengan Djarot Saiful Hidayat (PDIP), Rambe Kamarul Zaman (Golkar), Hamonangan Hutabarat (Gerindra), dan Ajiep Padindang (Golkar) sebagai Wakil Ketua. Total 65 anggota K3 dilantik, berasal dari berbagai partai politik dan memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari akademisi hingga aktivis.
Kesimpulannya, peningkatan kualitas SDM dan perbaikan sistem negara memerlukan pemahaman yang kuat terhadap konstitusi dan nilai-nilai kebangsaan. Upaya masif dan terintegrasi dari berbagai pihak, termasuk MPR, sangat penting untuk mewujudkan cita-cita tersebut.