Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Rangga Pandu Asmara Jingga
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

FH Unmuh Jember Bedah Implementasi Keadilan Restoratif dalam RUU KUHAP
FH Unmuh Jember Bedah Implementasi Keadilan Restoratif dalam RUU KUHAP

Fakultas Hukum Unmuh Jember menggelar 'Ngaji Hukum' untuk membahas implementasi keadilan restoratif dalam RUU KUHAP, melibatkan berbagai pihak dan menghasilkan masukan akademik untuk Komisi III DPR RI.

#planetantara
RUU KUHP Segera Di Bahas Komisi III DPR: Menampung Aspirasi Publik Jadi Prioritas
RUU KUHP Segera Di Bahas Komisi III DPR: Menampung Aspirasi Publik Jadi Prioritas

RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dipastikan akan dibahas di Komisi III DPR setelah surat presiden diterima, dengan prioritas menampung aspirasi publik.

#planetantara
DPR Buka Peluang Masukan Publik untuk Revisi KUHP Acara
DPR Buka Peluang Masukan Publik untuk Revisi KUHP Acara

Komisi III DPR RI mengajak masyarakat, praktisi hukum, dan akademisi memberikan masukan untuk penyempurnaan RKUHAP yang akan dibahas pada masa sidang mendatang.

#planetantara
DPR Terima Surpres Revisi RUU KUHAP, Siap Bahas Perubahan Hukum Acara Pidana
DPR Terima Surpres Revisi RUU KUHAP, Siap Bahas Perubahan Hukum Acara Pidana

DPR RI menerima Surat Presiden terkait revisi RUU KUHAP dan akan segera membahasnya bersama pemerintah, menargetkan penyelesaian dalam waktu singkat.

#planetantara
Target Penyelesaian PPHN: Agustus 2025
Target Penyelesaian PPHN: Agustus 2025

Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Andreas Hugo Pareira, menetapkan Agustus 2025 sebagai batas akhir penyelesaian pembahasan substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Sumber Antara
Pendidikan Konstitusi: Kunci Perbaikan Sistem Negara dan SDM Unggul
Pendidikan Konstitusi: Kunci Perbaikan Sistem Negara dan SDM Unggul

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, menekankan pentingnya pendidikan konstitusi dan Empat Pilar Kebangsaan untuk memperkuat kualitas SDM dan memperbaiki sistem negara, termasuk mengkaji ulang sistem pemerintahan Indonesia.

konten ai
MPR Kukuhkan Komisi Kajian Ketatanegaraan 2024-2029: Siap Hadapi Tantangan Zaman
MPR Kukuhkan Komisi Kajian Ketatanegaraan 2024-2029: Siap Hadapi Tantangan Zaman

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, mengukuhkan Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI periode 2024-2029 yang akan fokus pada pembaruan UUD 1945 dan penguatan sistem konstitusional Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

konten ai
DPR RI Evaluasi Sistem Pemilu Pekan Depan
DPR RI Evaluasi Sistem Pemilu Pekan Depan

Komisi II DPR RI akan memulai evaluasi sistem kepemiluan di Indonesia pekan depan, dengan melibatkan penyelenggara pemilu, pemerintah, masyarakat sipil, partai politik, dan akademisi untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan.

konten ai