Industri Pariwisata NTB Diminta Lepas Ketergantungan pada Belanja Pemerintah
Industri Pariwisata NTB Diminta Lepas Ketergantungan pada Belanja Pemerintah

DPRD NTB mendorong pelaku pariwisata untuk mengurangi ketergantungan pada belanja pemerintah dan lebih kreatif dalam strategi pemasaran guna menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.

NTB Bidik Pariwisata Berkelanjutan untuk Saingi Bali
NTB Bidik Pariwisata Berkelanjutan untuk Saingi Bali

NTB menyiapkan peta jalan pariwisata berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas destinasi dan bersaing dengan Bali, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan dan pengembangan kawasan terintegrasi.

NTB Bangun Ekosistem Pariwisata Terintegrasi: Upaya Menghidupkan Destinasi Lama dan Baru
NTB Bangun Ekosistem Pariwisata Terintegrasi: Upaya Menghidupkan Destinasi Lama dan Baru

Pemprov NTB membangun ekosistem pariwisata terintegrasi untuk menghubungkan destinasi unggulan, meningkatkan kunjungan wisatawan, dan mendorong pertumbuhan sektor perhotelan.

Efisiensi Anggaran Ancam Sektor Pariwisata dan Perhotelan NTT
Efisiensi Anggaran Ancam Sektor Pariwisata dan Perhotelan NTT

Pengamat ekonomi menilai efisiensi anggaran pemerintah berdampak negatif pada sektor pariwisata dan perhotelan NTT, terutama karena tingginya ketergantungan sektor tersebut pada anggaran pemerintah.

NTB Dorong Inovasi Pariwisata Hadapi Efisiensi Anggaran
NTB Dorong Inovasi Pariwisata Hadapi Efisiensi Anggaran

Pemprov NTB mendorong pelaku pariwisata untuk lebih inovatif dan kreatif dalam menghadapi efisiensi anggaran pemerintah, serta memanfaatkan peluang Kharisma Event Nusantara (KEN) 2025.

Sulsel dan PHRI Pacu Pariwisata: Strategi Jitu Dongkrak Okupansi Hotel
Sulsel dan PHRI Pacu Pariwisata: Strategi Jitu Dongkrak Okupansi Hotel

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan PHRI Sulsel berkolaborasi meningkatkan strategi pemasaran dan promosi untuk mendongkrak okupansi hotel dan menghidupkan kembali sektor pariwisata daerah.

Wamenparekraf Ajak PHRI Kolaborasi Majukan Pariwisata Indonesia
Wamenparekraf Ajak PHRI Kolaborasi Majukan Pariwisata Indonesia

Wakil Menteri Pariwisata mengajak PHRI untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas SDM, program pariwisata, dan daya tarik Indonesia di mata dunia, demi memajukan sektor pariwisata yang menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2024.

PHRI Desak Pemerintah Prioritaskan Pariwisata untuk Perekonomian Nasional
PHRI Desak Pemerintah Prioritaskan Pariwisata untuk Perekonomian Nasional

PHRI meminta pemerintah menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas utama dalam pembangunan ekonomi nasional, bukan sekadar pelengkap, guna menghadapi tantangan global dan meningkatkan daya saing Indonesia.

Reformasi Pariwisata Indonesia: Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata Berkelanjutan
Reformasi Pariwisata Indonesia: Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata Berkelanjutan

Pemerintah Indonesia melakukan reformasi besar-besaran di sektor pariwisata untuk meningkatkan kontribusinya pada perekonomian nasional dan mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, dengan fokus pada regulasi, digitalisasi, dan pengembangan berbagai sekto

NTB Bidik 2,5 Juta Wisatawan di 2025: Kalender Pariwisata Jadi Kunci
NTB Bidik 2,5 Juta Wisatawan di 2025: Kalender Pariwisata Jadi Kunci

NTB menargetkan 2,5 juta kunjungan wisatawan di 2025 dengan strategi baru berupa kalender pariwisata dan peningkatan akses penerbangan, termasuk rute langsung dari Timur Tengah.

NTB Luncurkan 58 Kalender Kegiatan Pariwisata 2025
NTB Luncurkan 58 Kalender Kegiatan Pariwisata 2025

Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan 58 agenda wisata sepanjang 2025 di Senggigi, Lombok Barat, guna memandu pelaku industri dan menarik wisatawan domestik serta mancanegara.

RUU Kepariwisataan: Adaptasi Global dan Keterlibatan Semua Pihak
RUU Kepariwisataan: Adaptasi Global dan Keterlibatan Semua Pihak

Anggota DPR RI Novita Hardini menekankan pentingnya revisi UU Pariwisata agar adaptif terhadap tantangan global, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, khususnya dalam pengembangan event internasional.