Pj Gubernur Sulsel Ingatkan ASN Patuh pada Pemimpin Terpilih

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, mengingatkan seluruh ASN dan pegawai di lingkungan Pemprov Sulsel untuk mematuhi pemimpin terpilih yang akan dilantik pada 18-20 Februari 2025, menekankan pentingnya loyalitas dan pelayanan kepada rakyat.

Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, memberikan penegasan penting kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Dalam sambutannya di acara peringatan Isra Miraj di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna, Makassar, Jumat (31/1), beliau mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap pemimpin terpilih yang akan segera dilantik.

Fadjry Djufry menyampaikan pesan yang tegas, "Siapapun pemimpinnya yang dilantik nanti harus sami'na wa atho'na," yang berarti 'kami dengar dan kami patuh'. Beliau menekankan pentingnya komitmen ASN dan pegawai non-ASN untuk bekerja melayani rakyat dan mematuhi arahan pemimpin yang sah.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jadwal pelantikan kepala daerah yang semula direncanakan serentak pada 6 Februari 2025, kini diundur. Pelantikan tersebut kemungkinan besar akan dilaksanakan pada tanggal 18-20 Februari 2025. "Itu hampir pasti, sisa menunggu fatwa dan keputusan pemerintah pusat," ujar Fadjry Djufry.

Perubahan jadwal ini juga dikonfirmasi oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Beliau menjelaskan bahwa Komisi II DPR RI akan menggelar rapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan lembaga penyelenggara pemilu pada Senin (3/2) mendatang. Rapat ini membahas usulan perubahan tanggal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024.

"Kami akan mengundang Mendagri, KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) pada hari Senin yang akan datang tanggal 3 Februari 2025," kata Rifqi dalam keterangannya.

Sebelumnya, pada Rabu (22/1), Komisi II DPR bersama pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu menyepakati pelantikan serentak kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Februari 2025. Namun, rencana tersebut mengalami perubahan jadwal.

Dengan adanya pengumuman ini, diharapkan seluruh ASN dan pegawai Pemprov Sulsel dapat bersiap dan memastikan kesiapan mereka untuk bekerja sama dan mendukung penuh kepemimpinan baru yang akan memimpin daerah tersebut. Komitmen untuk melayani masyarakat dan menaati peraturan tetap menjadi kunci utama keberhasilan pemerintahan.