Polda DIY Selidiki Dugaan Mafia Tanah yang Merugikan Lansia di Bantul

Polda DIY tengah menyelidiki dugaan kasus mafia tanah yang mengakibatkan kerugian bagi seorang lansia buta huruf di Bantul, dengan proses penyelidikan yang masih berlangsung.

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) saat ini tengah menangani kasus dugaan mafia tanah yang telah merugikan seorang lansia bernama Tupon alias Mbah Tupon (68) di Bantul, Yogyakarta. Kasus ini terungkap setelah laporan resmi diterima Polda DIY pada tanggal 14 April 2025. Proses penyelidikan kini tengah berjalan untuk mengungkap praktik kejahatan yang diduga telah merugikan Mbah Tupon, seorang lansia buta huruf yang rentan menjadi korban kejahatan tanah.

Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, saat dihubungi pada Senin, memberikan konfirmasi terkait perkembangan penyelidikan. Ia menyatakan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung dan belum dapat memberikan detail informasi terkait perkembangan kasus. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengupdate informasi kepada publik jika terdapat perkembangan signifikan dalam proses penyelidikan ini.

Meskipun demikian, Kombes Pol Ihsan memastikan bahwa penyidik telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Pemeriksaan saksi-saksi tersebut bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti awal yang dibutuhkan dalam mengungkap kasus dugaan mafia tanah ini. Namun, karena proses penyelidikan masih berlangsung, detail keterangan saksi dan pihak-pihak yang telah diperiksa masih dirahasiakan untuk menjaga integritas proses hukum.

Dugaan Mafia Tanah dan Modus Operandi

Mengenai kemungkinan adanya modus operandi mafia tanah dalam kasus ini, Kombes Pol Ihsan menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam tahap pendalaman. Tim penyidik Reskrim Polda DIY tengah bekerja keras untuk mengungkap modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Proses pendalaman ini melibatkan pemeriksaan saksi-saksi terkait untuk menggali informasi lebih lanjut dan mengumpulkan bukti yang kuat.

Proses penyelidikan yang dilakukan Polda DIY diharapkan dapat mengungkap secara detail bagaimana praktik mafia tanah ini beroperasi dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Proses pengumpulan bukti dan keterangan saksi menjadi kunci dalam mengungkap kejahatan ini dan memastikan keadilan bagi korban.

Penyidik berkomitmen untuk bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani kasus ini. Meskipun informasi detail masih terbatas, proses penyelidikan terus berjalan untuk memastikan bahwa pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sorotan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI

Kasus yang menimpa Mbah Tupon juga telah menarik perhatian Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Sahroni menilai kasus ini sebagai salah satu dari sekian banyak kasus penyerobotan tanah rakyat yang dilakukan oleh mafia tanah. Ia menyoroti kerentanan para korban, yang rata-rata sudah berusia lanjut dan minim pengetahuan mengenai administrasi pertanahan.

Menurut Sahroni, para lansia, khususnya mereka yang buta huruf, seringkali menjadi target empuk para mafia tanah. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum pertanahan membuat mereka rentan terhadap berbagai modus penipuan dan manipulasi dokumen. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi dan perlindungan hukum bagi kelompok rentan seperti lansia agar terhindar dari praktik kejahatan tanah.

Sahroni pun menyampaikan harapannya agar Polda DIY dapat menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan tuntas. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku kejahatan tanah untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dan perlunya upaya pencegahan yang lebih efektif terhadap praktik mafia tanah di Indonesia.

Langkah-langkah Selanjutnya

Polda DIY berkomitmen untuk terus menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Proses pengumpulan bukti dan keterangan saksi akan terus berlanjut untuk memastikan terungkapnya seluruh fakta dan pelaku kejahatan. Kerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintah dan lembaga masyarakat sipil, diharapkan dapat memperkuat proses penyelidikan dan penegakan hukum.

Kasus ini menjadi perhatian publik dan diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan aset tanah dan upaya pencegahan praktik mafia tanah. Pentingnya edukasi dan literasi hukum pertanahan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan, juga menjadi poin penting yang perlu diperhatikan ke depannya.

Proses hukum akan terus berjalan, dan publik berharap agar Polda DIY dapat mengungkap seluruh jaringan mafia tanah yang terlibat dan memberikan keadilan bagi Mbah Tupon serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelidikan menjadi kunci kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.