Ponorogo Dorong Warga Gunakan Identitas Digital: Solusi Stok KTP Elektronik Menipis

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mendorong warganya beralih ke Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena stok blanko KTP elektronik menipis drastis, sementara permintaan tinggi, sebagai solusi sementara hingga stok terpenuhi kembali.

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, tengah menghadapi tantangan terkait ketersediaan blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Minimnya stok e-KTP memaksa pemerintah setempat mendorong warganya untuk beralih ke Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Krisis Stok e-KTP di Ponorogo

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Ponorogo, Heroe Purwanto, mengungkapkan bahwa stok blanko e-KTP sangat terbatas. Keadaan ini telah berlangsung sejak November 2023, bukan hanya terjadi di Ponorogo, melainkan juga di berbagai daerah lainnya.

Sebelumnya, Ponorogo menerima 6.000-10.000 lembar blanko e-KTP per pengiriman. Namun, kini pengiriman dibatasi sekitar 1.000 lembar, bahkan saat ini hanya tersisa 600 lembar. Dengan rata-rata permintaan 300 lembar per hari, stok tersebut diperkirakan habis dalam waktu dua hari. Oleh karena itu, Dispendukcapil terpaksa membatasi sementara pencetakan e-KTP.

Prioritas dan Solusi Sementara

Penerbitan e-KTP kini diprioritaskan untuk penduduk baru dan mereka yang membutuhkannya untuk keperluan mendesak, seperti kehilangan, kerusakan, atau urusan administrasi penting. Penduduk lama sementara disarankan menggunakan e-KTP lama mereka sambil menunggu pasokan blanko baru.

Sebagai solusi jangka pendek, Dispendukcapil gencar mempromosikan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Aplikasi IKD menyediakan data kependudukan, termasuk data KTP dan Kartu Keluarga (KK) secara digital, sehingga menjadi alternatif praktis selama stok blanko e-KTP terbatas. Aplikasi ini dinilai dapat mengatasi permasalahan terbatasnya stok blanko e-KTP.

Harapan Pemenuhan Stok dan Implementasi IKD

Pemerintah Ponorogo memprediksi stok blanko e-KTP akan kembali normal pada pertengahan Februari 2024. Namun, hingga stok tersebut tersedia, masyarakat sangat dianjurkan untuk memanfaatkan IKD sebagai solusi sementara yang praktis dan efisien. Dengan demikian, warga tetap dapat mengakses data kependudukan penting mereka tanpa terhambat.