LIVE

Reses DPD Tambah, APBN Tertekan? Pengamat Hukum Angkat Bicara

Pengamat hukum, Hardjuno Wiwoho, memperingatkan potensi tekanan terhadap APBN akibat penambahan waktu reses DPD yang dinilai tidak efisien dan berpotensi melanggar prinsip pengelolaan keuangan negara.

hukum
Pengamat hukum, Hardjuno Wiwoho, memperingatkan potensi tekanan terhadap APBN akibat penambahan waktu reses DPD yang dinilai tidak efisien dan berpotensi melanggar prinsip pengelolaan keuangan negara.
Pengamat hukum, Hardjuno Wiwoho, memperingatkan potensi tekanan terhadap APBN akibat penambahan waktu reses DPD yang dinilai tidak efisien dan berpotensi melanggar prinsip pengelolaan keuangan negara. (©© 2025 Antaranews)

Pengamat Hukum Kritik Tambahan Waktu Reses DPD

Perdebatan terkait penambahan waktu reses Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memanas. Hardjuno Wiwoho, seorang pengamat hukum dan pembangunan, menyoroti potensi dampak negatifnya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan ini disampaikan di Jakarta, Jumat (17/1), seperti dikutip dari keterangan tertulis.

Biaya Reses DPD dan Beban APBN

Hardjuno menjelaskan bahwa biaya reses anggota DPD terbilang signifikan. Dengan estimasi biaya sekitar Rp350 juta per anggota dan jumlah anggota DPD sebanyak 152 orang, maka total biaya yang dikeluarkan dari APBN untuk reses tambahan ini mencapai angka yang cukup fantastis. Ia mempertanyakan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik sebesar itu.

Pertentangan dengan Regulasi dan Prinsip Keuangan Negara

Menurut Hardjuno, penambahan waktu reses DPD bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ia berpendapat bahwa masa reses DPD seharusnya selaras dengan DPR. Penambahan ini, menurutnya, melanggar prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, sebagaimana tercantum dalam undang-undang terkait.

Dampak terhadap Tata Kelola Keuangan Negara

Lebih lanjut, Hardjuno menekankan bahwa keputusan ini dapat merusak prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik. Selama ini, sinkronisasi jadwal sidang dan reses DPD dengan DPR telah berjalan baik untuk menjamin efektivitas fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi. Ia mendesak agar penambahan biaya reses dihentikan untuk mencegah pemborosan dana APBN.

Korupsi, Bukan Hanya Tindakan Melawan Hukum

Pengamat tersebut juga mengingatkan bahwa korupsi tidak hanya berupa tindakan ilegal secara langsung, tetapi juga mencakup pelanggaran prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara. Prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab harus diutamakan. Oleh karena itu, ia berharap kritiknya dapat menjadi pertimbangan bagi pimpinan DPD untuk membuat kebijakan anggaran yang lebih bijak.

Perbedaan Jumlah Reses DPD: Masa Jabatan 2019-2024 vs 2024-2029

Pada periode 2019-2024, DPD melaksanakan reses empat kali, sama dengan DPR. Namun, pada periode 2024-2029, jumlah reses meningkat menjadi lima kali, termasuk dua kali di bulan Oktober dan Desember 2024, serta tiga kali lagi di tahun 2025.

Seruan untuk Transparansi dan Koreksi Kebijakan

Hardjuno berharap semua pihak terkait bersikap terbuka terhadap kritik dan segera melakukan langkah korektif. Ia menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan kebijakan yang telah diambil untuk memastikan penggunaan anggaran negara yang bertanggung jawab dan efisien.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Budi Suyanto
Editor Budi Suyanto
B
Reporter
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

{{caption}}
Berantas Korupsi untuk Perkuat Kepercayaan Publik pada Danantara

Pengamat Hukum Hardjuno Wiwoho mendorong pemerintah memberantas korupsi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Danantara, perusahaan super holding pengelola investasi negara.

#planetantara
{{caption}}
Perketat Tata Kelola Danantara: Cegah Korupsi di Lembaga Pengelola Aset Negara

Pengamat hukum minta pemerintah perketat tata kelola Danantara untuk mencegah potensi korupsi besar-besaran pada pengelolaan aset negara senilai lebih dari 900 miliar dolar AS.

#planetantara
{{caption}}
Aliansi BEM NKRI Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Penambahan Reses DPD

Aliansi BEM NKRI meminta KPK mengusut penambahan reses DPD RI tahun 2024 yang diduga melanggar aturan dan merugikan keuangan negara, dengan bukti-bukti telah diserahkan ke KPK.

#planetantara
{{caption}}
Wamenkumkum Tolak Konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP

Wakil Menteri Hukum dan HAM menolak konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP karena dinilai membebani hakim dan kurang efektif, mendorong perluasan dan penguatan sistem praperadilan.

#planetantara
{{caption}}
Guru Besar UIN Jember Kritik Pasal-Pasal Bermasalah dalam RUU KUHAP

Prof. M. Noor Harisudin dari UIN KHAS Jember menyoroti pasal-pasal kontroversial dalam RUU KUHAP yang dinilai mengancam keadilan dan hak asasi manusia, serta berpotensi pada penyalahgunaan kekuasaan.

#planetantara
{{caption}}
Pemberantasan Korupsi: Fokus pada Kasus Besar, Bukan OTT Kasus Kecil

Pengamat Hardjuno Wiwoho menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dimulai dari kasus besar seperti BLBI, bukan hanya operasi tangkap tangan (OTT) kasus kecil, agar Indonesia dapat bangkit dari krisis dan menjadi negara maju.

konten ai
{{caption}}
Prabowo Sentil Oknum Birokrat yang Menentang Efisiensi Anggaran

Presiden Prabowo Subianto mengkritik oknum birokrat yang melawan kebijakan efisiensi anggaran dan merasa kebal hukum, menantang mereka untuk berhadapan langsung dengan rakyat.

Sumber Antara
{{caption}}
Dominus Litis dalam RKUHAP: Potensi Gangguan pada Sistem Checks and Balances

Pakar Hukum Pidana UM Surabaya menyoroti potensi gangguan prinsip checks and balances dalam sistem peradilan pidana akibat perluasan kewenangan Jaksa sebagai dominus litis dalam RKUHAP.

Sumber Antara
{{caption}}
Ketua MKMK Pertanyakan Revisi Tata Tertib DPR: Batas Kewenangan dan UUD 1945

Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, mempertanyakan revisi tata tertib DPR yang memungkinkan evaluasi hakim konstitusi, menganggapnya melanggar prinsip hukum ketatanegaraan dan UUD 1945.

Sumber Antara