Aliansi BEM NKRI Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Penambahan Reses DPD

Aliansi BEM NKRI meminta KPK mengusut penambahan reses DPD RI tahun 2024 yang diduga melanggar aturan dan merugikan keuangan negara, dengan bukti-bukti telah diserahkan ke KPK.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia (NKRI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggaran terkait penambahan jadwal reses Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia pada tahun 2024. Dugaan ini mencuat karena penambahan tersebut dinilai melanggar aturan dan berpotensi merugikan keuangan negara. Aksi ini dilakukan menyusul temuan adanya dua kali masa reses yang dijadwalkan pada Oktober dan Desember 2024.

Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya, Kevin Simamora, selaku Koordinator Lapangan Aliansi BEM NKRI, menyatakan bahwa keputusan pimpinan DPD untuk mengadakan dua kali reses dalam periode Oktober hingga Desember 2024 bertentangan dengan aturan yang berlaku. Ia menekankan bahwa pelanggaran ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan berpotensi merugikan keuangan negara karena anggaran reses yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah telah dicairkan. Kevin menambahkan, "Pelanggaran ini tidak hanya merupakan penyimpangan prosedural, tetapi juga bertentangan dengan tiga undang-undang (UU), yakni UU MD3, UU Nomor 28 Tahun 1999, serta UU Nomor 1 Tahun 2004."

Menurut Kevin, keputusan ini menunjukkan adanya anomali jika dibandingkan dengan praktik reses di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2019, DPR hanya melaksanakan satu kali reses dalam periode Oktober hingga Desember. Kondisi di DPD pada 2024 ini dinilai sangat berbeda dan mencurigakan. Ia menegaskan, "Ini jelas bukan kesalahan teknis, tetapi ada unsur kesengajaan yang berpotensi merugikan keuangan negara."

Dugaan Penyalahgunaan Anggaran dan Bukti yang Diserahkan

Aliansi BEM NKRI telah menyerahkan sejumlah bukti kepada KPK guna memperkuat dugaan penyalahgunaan anggaran oleh pimpinan DPD. Bukti-bukti tersebut diserahkan bertepatan dengan aksi orasi yang dilakukan oleh sekitar 50 peserta di depan Gedung KPK pada Senin lalu. Kevin Simamora memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga KPK mengambil tindakan dan keadilan ditegakkan. Ia berharap, aksi ini dapat menjadi momentum untuk mendorong perubahan dalam tata kelola keuangan negara agar lebih transparan dan berintegritas.

Dalam keterangan tertulisnya, Kevin menjelaskan bahwa pihaknya telah menelusuri pola reses DPR dan DPD dalam beberapa tahun terakhir. Ia menemukan perbedaan signifikan antara praktik reses di DPR dan DPD pada tahun 2024. Perbedaan ini menjadi dasar kuat bagi Aliansi BEM NKRI untuk mendesak KPK melakukan investigasi.

Lebih lanjut, Kevin menjelaskan bahwa selama periode kepemimpinan DPD sebelumnya, reses hanya dilaksanakan empat kali dalam masa persidangan terakhir setiap periode keanggotaan. Namun, pada masa jabatan 2024-2029, jadwal reses DPD berubah menjadi lima kali, dengan dua kali reses di Oktober dan Desember 2024, serta tiga kali reses di tahun 2025.

Perbandingan Reses DPD dan DPR

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut perbandingan jadwal reses DPD dan DPR:

• DPR (2019-2024): Satu kali reses dalam periode Oktober-Desember.
• DPD (2019-2024): Empat kali reses dalam masa persidangan terakhir.
• DPD (2024-2029): Lima kali reses, termasuk dua kali reses di Oktober dan Desember 2024.

Perbedaan jumlah reses ini menjadi salah satu poin penting yang di sorot oleh Aliansi BEM NKRI dalam tuntutannya kepada KPK. Mereka berharap KPK dapat menyelidiki secara menyeluruh dan mengungkap fakta sebenarnya terkait dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut.

Aliansi BEM NKRI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum ini dan berharap agar kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh lembaga negara untuk selalu menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Mereka berharap KPK segera bertindak dan memberikan kepastian hukum atas dugaan pelanggaran yang terjadi.