Revisi Kebijakan Impor: Sektor Tekstil Jadi Fokus Pemerintah
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengumumkan revisi Permendag 8/2024 untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dengan perubahan kebijakan impor, yang ditargetkan rampung Februari ini.

Jakarta, 27 Februari 2024 - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tengah difokuskan pada perubahan kebijakan impor terkait sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). Pemerintah saat ini tengah berdiskusi intensif dengan kementerian/lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan dan regulasi impor yang lebih tepat.
"Secara bertahap. Kita akan selesaikan TPT dulu," ujar Mendag Santoso di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (27/2).
Proses revisi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga, dan asosiasi terkait. Keputusan final tidak dapat diambil secara sepihak dan memerlukan kesepakatan bersama.
Perlindungan Industri Dalam Negeri
Revisi Permendag 8/2024 bertujuan melindungi industri dalam negeri, khususnya sektor TPT. Mendag Santoso berharap revisi ini akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di dalam negeri.
"Intinya kita berupaya melindungi seluruh industri dalam negeri dengan berbagai cara, termasuk kebijakan impor, serta di dalam negeri," tambahnya.
Revisi kebijakan impor dan regulasi diharapkan rampung pada Februari 2024. Kementerian Perdagangan telah melakukan diskusi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga terkait, perwakilan industri hulu dan hilir, serta konsumen untuk mengevaluasi kebijakan yang ada.
Evaluasi Kebijakan dan Komoditas Prioritas
Evaluasi difokuskan pada beberapa komoditas, seperti pakaian jadi dan baru-baru ini singkong. Pemerintah tengah merumuskan regulasi yang tepat untuk impor beberapa komoditas yang dianggap merugikan pelaku usaha dalam negeri.
Proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM juga mempengaruhi waktu penyelesaian revisi ini.
Mendag Santoso menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam penyusunan kebijakan impor. Hal ini untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar efektif dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.
Target Penyelesaian dan Dampak yang Diharapkan
Target penyelesaian revisi Permendag 8/2024 adalah bulan Februari 2024. Dengan adanya revisi ini, diharapkan industri TPT dalam negeri dapat lebih kompetitif dan terlindungi dari persaingan impor. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan industri dalam negeri melalui berbagai kebijakan, termasuk kebijakan impor yang tepat sasaran.
Revisi ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional. Pemerintah akan terus memantau dampak dari revisi kebijakan impor ini dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
Proses revisi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.