Revisi Permendag 8/2024: Fokus Perlindungan Industri Tekstil Dalam Negeri

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan revisi Permendag 8/2024 tengah difokuskan pada sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) untuk melindungi industri dalam negeri, dengan target penyelesaian pada Februari 2025.

Jakarta, 27 Februari 2024 - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengumumkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang tengah difokuskan pada perubahan aturan terkait sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). Revisi ini bertujuan melindungi industri dalam negeri dan diharapkan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha Indonesia. Proses revisi melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan asosiasi terkait.

Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan revisi Permendag 8/2024 secara bertahap. Mendag Budi Santoso menekankan pentingnya kesepakatan bersama antar kementerian dan lembaga sebelum revisi dapat disahkan. "Bertahap dulu ya, kita selesaikan dulu yang TPT," ujar Budi di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis.

Proses revisi ini menandakan komitmen pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dari dampak negatif impor. Revisi aturan impor diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi pelaku usaha di Indonesia, khususnya di sektor TPT. Pemerintah menyadari pentingnya keseimbangan antara kepentingan impor dan perlindungan industri dalam negeri.

Perlindungan Industri Dalam Negeri Menjadi Prioritas

Mendag Budi Santoso menegaskan bahwa revisi Permendag 8/2024 bertujuan utama untuk melindungi industri dalam negeri. "Pokoknya kita berupaya semua industri dalam negeri harus dilindungi dengan berbagai cara, termasuk kebijakan-kebijakan impor, maupun di dalam negeri," tegas Budi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan industri dalam negeri.

Revisi ini tidak hanya berfokus pada sektor TPT, tetapi juga mencakup beberapa komoditas lain yang dinilai perlu dievaluasi. Beberapa komoditas yang menjadi perhatian antara lain pakaian jadi dan impor singkong. Pemerintah tengah berupaya merumuskan pengaturan impor yang tepat untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat.

Proses revisi melibatkan diskusi intensif dengan berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga terkait, perwakilan industri hulu dan hilir, serta konsumen. Hal ini menunjukkan pendekatan holistik pemerintah dalam merumuskan kebijakan impor yang berdampak luas bagi perekonomian nasional.

Target Penyelesaian dan Proses Harmonisasi

Sebelumnya, Mendag Budi Santoso menargetkan penyelesaian revisi Permendag 8/2024 pada bulan Februari 2025. "Iya Februari ini, harusnya sudah selesai," kata Budi pada Rabu (5/2). Namun, proses penyelesaian revisi juga bergantung pada proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Kemendag telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap beberapa komoditas impor. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan kebijakan impor yang diterapkan tidak merugikan pelaku usaha dalam negeri. Proses ini membutuhkan waktu dan koordinasi yang intensif antar kementerian dan lembaga.

Proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu faktor yang menentukan kecepatan penyelesaian revisi. Proses ini memastikan bahwa revisi Permendag 8/2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang erat antara Kemendag dan Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan adanya revisi Permendag 8/2024, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim usaha yang lebih baik bagi industri dalam negeri, khususnya sektor TPT. Revisi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

Pemerintah terus berupaya untuk menyeimbangkan kepentingan impor dan perlindungan industri dalam negeri. Proses revisi Permendag 8/2024 merupakan langkah konkrit pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses revisi, pemerintah berharap dapat menghasilkan kebijakan yang tepat dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.