Rp40 Miliar untuk Sembako di Lombok Timur: Antisipasi Inflasi Jelang Ramadhan 2025
Pemkab Lombok Timur mengalokasikan dana Rp40 miliar untuk program paket sembako guna menekan inflasi menjelang Ramadhan 2025, dengan pengawasan ketat dari aparat penegak hukum.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), telah mengalokasikan dana sebesar Rp40 miliar untuk program paket sembako. Program ini bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan inflasi yang diperkirakan terjadi menjelang dan setelah bulan Ramadhan 2025. Wakil Bupati Lombok Timur, H. Edwin Hadiwijaya, mengumumkan alokasi dana tersebut pada Senin lalu di Lombok Timur. Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat kurang mampu.
Pembagian paket sembako ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Data penerima telah tersedia di setiap desa dan saat ini tengah dilakukan penyesuaian. Hal penting yang ditekankan adalah bahwa program ini tidak akan diberikan kepada institusi seperti TNI dan Polri, melainkan hanya untuk masyarakat umum. Langkah ini diambil sebagai upaya proaktif pemerintah daerah dalam menghadapi potensi kenaikan harga bahan pokok.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, HM Juaini Taofik, menjelaskan bahwa program paket sembako merupakan strategi efektif untuk menekan inflasi. Biasanya, menjelang dan setelah Ramadhan, harga bahan pokok mengalami kenaikan signifikan. Dengan adanya program ini, masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli bahan pokok, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya inflasi yang lebih tinggi.
Antisipasi Kenaikan Harga dan Pengawasan Ketat
Selama ini, pemerintah mengandalkan operasi pasar untuk mengendalikan harga bahan pokok. Namun, operasi pasar masih mengharuskan masyarakat mengeluarkan uang untuk membeli. Program paket sembako ini menawarkan solusi yang lebih langsung dan efektif, yaitu memberikan sembako secara gratis kepada ratusan ribu penerima. Hal ini tentunya akan sangat membantu masyarakat, terutama mereka yang memiliki daya beli rendah.
Dengan anggaran yang cukup besar, yaitu Rp40 miliar, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting. Untuk memastikan program ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran, Pemkab Lombok Timur akan melibatkan aparat penegak hukum dalam proses pengawasan. Kerjasama ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Pengawasan yang ketat ini juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi dalam pengelolaan dana dan penyaluran bantuan sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan program ini memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat Lombok Timur.
Kriteria Penerima dan Distribusi Sembako
Kriteria penerima paket sembako telah ditentukan berdasarkan data yang ada di masing-masing desa. Proses penyesuaian data saat ini sedang berlangsung untuk memastikan keakuratan data penerima manfaat. Prioritas utama diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang paling membutuhkan bantuan.
Mekanisme distribusi paket sembako akan diumumkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah. Diharapkan proses distribusi akan dilakukan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran, sehingga bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak menerimanya tanpa kendala.
Dengan adanya pengawasan dari aparat penegak hukum, diharapkan program ini dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya untuk menekan inflasi dan meringankan beban masyarakat Lombok Timur menjelang Ramadhan 2025.
Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakatnya dari dampak negatif inflasi. Semoga program ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Lombok Timur.
