Satgas Percepatan Pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih dibentuk

Pemerintah membentuk Satgas untuk mempercepat pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih dalam 6 bulan, didukung oleh APBDesa dan Himbara, guna menyerap hasil pertanian dan memangkas peran tengkulak.

Pemerintah Indonesia resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mempercepat pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, 17 Maret. Satgas ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga kunci, dengan target penyelesaian dalam waktu enam bulan.

Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan memperkuat rantai pasok pangan. Pembentukan koperasi diharapkan dapat menyerap hasil pertanian langsung dari petani, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, dan menjamin ketersediaan sembako di tingkat desa. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memimpin Satgas ini. Beliau menekankan pentingnya peran serta kepala desa dalam proses pembentukan koperasi, yang akan diputuskan melalui musyawarah desa. Keputusan tersebut akan mempertimbangkan kondisi eksisting di setiap desa, termasuk keberadaan koperasi, gapoktan, dan BUMDes yang sudah ada.

Kementerian dan Lembaga Terlibat

Satgas Koperasi Desa Merah Putih melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga penting. Menteri-menteri yang terlibat antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, dan Menteri Koperasi. Kepala Badan Gizi Nasional juga turut serta dalam satgas ini.

Keterlibatan kementerian dan lembaga yang beragam ini menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat untuk mensukseskan program ini. Setiap kementerian dan lembaga akan memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik dalam mendukung pembentukan dan operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih.

Instruksi Presiden (Inpres) akan segera diterbitkan untuk mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab antar kementerian dan lembaga yang terlibat dalam Satgas ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan koordinasi dan sinkronisasi yang efektif dalam pelaksanaan program.

Sumber Dana dan Mekanisme Pembentukan

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih akan didukung oleh berbagai sumber dana. Salah satu sumber utama adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Selain itu, Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) juga akan menyediakan pinjaman untuk mendukung operasional koperasi.

Mekanisme pembiayaan yang detail masih dalam tahap perumusan. Namun, pemerintah memastikan bahwa akses pembiayaan akan mudah dijangkau oleh koperasi desa. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program ini.

Proses pembentukan koperasi desa akan dilakukan melalui musyawarah desa. Musyawarah ini akan melibatkan perangkat desa dan masyarakat untuk memutuskan apakah akan membentuk koperasi baru atau menggabungkan koperasi, gapoktan, dan BUMDes yang sudah ada.

Peran Koperasi Desa Merah Putih

Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Koperasi akan menjadi wadah bagi petani untuk memasarkan hasil pertanian mereka secara langsung, sehingga dapat memangkas peran tengkulak dan mendapatkan harga yang lebih baik.

Dengan demikian, rantai pasok sembako akan menjadi lebih efisien dan terjangkau. Koperasi akan mendistribusikan hasil pertanian langsung ke warung-warung desa dan masyarakat, sehingga kebutuhan desa dapat terpenuhi dengan lebih mudah dan harga yang lebih terjangkau.

"Jadi para kepala desa tidak usah khawatir, karena ini bertujuan memajukan desa. Jadi nanti musyawarah desa yang akan memutuskan pembentukan koperasi desa karena di desa itu sudah ada koperasi, gapoktan (gabungan kelompok tani), ada BUMDes, dan lain-lain, bisa digabungkan, bisa buat koperasi baru, tapi akan diputuskan oleh musyawarah desa," ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan.

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.