80 Ribu Kopdes Merah Putih Ditargetkan Beroperasi Oktober 2025: Dorong Ekonomi Desa dan Serap Jutaan Tenaga Kerja
Pemerintah targetkan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih beroperasi pada Oktober 2025 untuk menggerakkan ekonomi desa, menyerap tenaga kerja, dan memberantas praktik pinjol ilegal.
Pemerintah melalui Satgas Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menetapkan target ambisius: pembentukan dan operasional 80.000 koperasi desa paling lambat 28 Oktober 2025. Inisiatif ini diluncurkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa, menyerap tenaga kerja, dan memberantas praktik ekonomi gelap seperti pinjaman online ilegal. Langkah ini diumumkan setelah rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat lalu.
Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Kopdes Merah Putih, Zulkifli Hasan, memaparkan beberapa tenggat waktu krusial. Target penyelesaian musyawarah desa khusus (musdesus) di seluruh desa ditetapkan pada 31 Mei 2025. Proses legalisasi dan pendaftaran koperasi ke Kementerian Hukum dan HAM ditargetkan rampung pada 30 Juni 2025, memastikan setiap koperasi memiliki landasan hukum yang kuat. Peluncuran resmi Kopdes Merah Putih akan dilakukan pada Hari Koperasi, 12 Juli 2025.
Zulkifli Hasan menekankan urgensi program ini. "Jika ekonomi desa terbangun, kita bisa menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja, memberikan harapan bagi pemuda desa sehingga tidak perlu lagi merantau," ujarnya. Program ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran, khususnya di daerah pedesaan.
Target dan Tahapan Pembentukan Kopdes Merah Putih
Pemerintah telah menetapkan sejumlah tahapan penting dalam pembentukan Kopdes Merah Putih. Tahap pertama adalah penyelesaian musdesus di seluruh desa yang ditargetkan selesai pada 31 Mei 2025. Selanjutnya, proses legalisasi dan pendaftaran koperasi akan dilakukan hingga 30 Juni 2025. Puncaknya, peluncuran resmi Kopdes Merah Putih akan dilaksanakan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.
Proses pembentukan ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan terlaksananya program secara efektif dan efisien. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah.
Hingga saat ini, sebanyak 16.700 desa telah menyelesaikan musdesus. Angka ini menunjukkan progress yang cukup signifikan, namun masih dibutuhkan kerja keras untuk mencapai target 80.000 Kopdes Merah Putih yang beroperasi pada Oktober 2025.
Manfaat Kopdes Merah Putih bagi Ekonomi Desa
Pembentukan Kopdes Merah Putih diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian desa. Salah satu manfaat utamanya adalah pemotongan rantai pasok yang panjang dalam distribusi kebutuhan pokok. Dengan adanya koperasi di desa, diharapkan produsen dan konsumen dapat terhubung secara lebih efisien, sehingga biaya dan waktu distribusi dapat ditekan.
Selain itu, Kopdes Merah Putih diharapkan dapat memberantas praktik pinjaman online ilegal (pinjol), rentenir, dan tengkulak di desa. Hal ini akan melindungi masyarakat desa dari praktik-praktik ekonomi yang merugikan. Koperasi juga akan memberikan akses langsung bagi desa-desa terpencil ke pusat-pusat ekonomi, seperti perbankan, produsen, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dengan akses yang lebih luas ke sumber daya ekonomi, diharapkan desa-desa dapat mengembangkan potensi ekonominya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan dan berkontribusi pada kemajuan ekonomi nasional.
"Ini akan memberikan akses yang luas bagi desa. Saya berharap ekonomi desa dapat tumbuh, sehingga kabupaten, provinsi, dan akhirnya Indonesia menjadi lebih maju," pungkas Zulkifli Hasan.
Keberhasilan program Kopdes Merah Putih akan sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk partisipasi aktif masyarakat desa, dukungan pemerintah daerah, dan pengawasan yang ketat terhadap operasional koperasi. Dengan sinergi yang kuat antar pihak terkait, diharapkan target 80.000 Kopdes Merah Putih yang beroperasi pada Oktober 2025 dapat tercapai dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
