Sengketa Lahan Tambang PT MUTU, Pemkab Barito Utara dan Barito Selatan Gelar Rapat Koordinasi

Pemkab Barito Utara dan Barito Selatan menggelar rapat koordinasi terkait klaim lahan tambang PT Multi Tambang Jaya Utama (MUTU).

Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Barito Selatan melakukan rapat koordinasi untuk membahas klaim hak kelola lahan di wilayah tambang batu bara PT Multi Tambang Jaya Utama (MUTU). Pertemuan yang berlangsung di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, pada Senin ini bertujuan mencari solusi terbaik sesuai regulasi yang berlaku. Sengketa lahan ini melibatkan dua kelompok masyarakat yang saling mengklaim lahan di dalam wilayah IUP PT MUTU.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Barito Utara, Gazali, menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini melalui mekanisme yang tertib dan sesuai regulasi. Koordinasi yang baik antar berbagai pihak diharapkan dapat mencegah konflik yang meluas dan menemukan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memfasilitasi mediasi dan mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Barito Utara, Rayadi; Kepala Bakesbangpol Barito Selatan, Edi Suharto; Kepala BPN Barito Utara; serta perwakilan dari pihak-pihak yang bersengketa. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani masalah klaim lahan ini secara komprehensif.

Pentingnya Data Pendukung dalam Mediasi

Gazali menyoroti perlunya data pendukung dari masing-masing pihak yang bersengketa sebagai bahan pertimbangan dalam mediasi. Data yang akurat dan valid akan membantu dalam memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang tepat. Pemerintah daerah akan melakukan verifikasi terhadap data yang diberikan oleh masing-masing pihak untuk memastikan keabsahannya.

Kepala Bakesbangpol Barito Utara, Rayadi, menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah, pihak perusahaan, dan kelompok masyarakat sangat penting guna mencegah konflik yang lebih luas. Komunikasi yang efektif dan terbuka akan membantu dalam membangun kepercayaan dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Pemerintah daerah akan terus berupaya memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa.

Senada dengan itu, Kepala Bakesbangpol Barito Selatan, Edi Suharto, mengusulkan perlunya verifikasi lapangan sebagai langkah lanjutan sebelum pengambilan keputusan. Verifikasi lapangan akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi lahan yang dipersengketakan dan membantu dalam menentukan hak kepemilikan yang sah. Pemerintah daerah akan melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses verifikasi lapangan ini.

Langkah Selanjutnya: Pengumpulan Data dan Mediasi Lanjutan

Rapat ini menjadi langkah awal penyamaan persepsi antarpihak dan akan ditindaklanjuti dengan pengumpulan data, klarifikasi, serta mediasi lanjutan demi menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. Pemerintah daerah akan membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengumpulkan data dan memfasilitasi mediasi. Tim ini akan bekerja secara profesional dan transparan untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan bukti-bukti yang relevan.

Permasalahan ini muncul dari klaim dua kelompok masyarakat, yakni kelompok Edi Sumantri yang berdomisili di Desa Muara Mea, Kecamatan Gunung Purei, Kabupaten Barito Utara, dan kelompok Hariono dari Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan. Kedua kelompok ini mengklaim lahan yang saat ini berada di dalam wilayah IUP PT MUTU.

Pemerintah daerah menyadari bahwa penyelesaian sengketa lahan ini membutuhkan waktu dan kesabaran. Namun, dengan komunikasi yang baik, data yang akurat, dan mediasi yang efektif, diharapkan solusi yang adil dan berkelanjutan dapat ditemukan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus berupaya mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan sengketa lahan tambang PT MUTU dapat segera diselesaikan secara damai dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.