Sidang Pungli Rp709 Juta Oknum Kades Sungai Alat Dimulai

Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin menggelar sidang perdana kasus pungutan liar senilai Rp709 juta yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Sungai Alat, Puaidi, yang melibatkan pungli gaji perangkat desa, BLT, dan BBM.

Banjarmasin, 18 Februari 2025 – Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, memulai persidangan kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh Puaidi, mantan Kepala Desa (Kades) Sungai Alat, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Puaidi diduga telah melakukan pungli senilai Rp709 juta.

Ketua Majelis Hakim, Arias Dedy, menyatakan bahwa sidang perdana pada Selasa ini beragendakan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kasus ini menarik perhatian publik karena jumlah kerugian negara yang cukup besar dan modus operandi yang melibatkan berbagai sektor pemerintahan desa.

Kronologi Pungli dan Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar, Erwin Dwi Kurnia, menjelaskan bahwa Puaidi didakwa melakukan pungli selama periode 2021-2024. Aksi punglinya mencakup berbagai sektor, mulai dari pemotongan gaji bulanan perangkat desa, termasuk Kaur Keuangan hingga Sekretaris Desa (Sekdes).

Tidak hanya itu, Puaidi juga diduga melakukan pungutan liar terhadap penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT). Lebih mengejutkan lagi, ia bahkan melakukan pungutan terhadap antrean pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU yang berada di Desa Sungai Alat. Total keseluruhan pungutan liar yang dilakukan mencapai angka fantastis, yaitu Rp709 juta.

JPU mengungkapkan bahwa Puaidi berdalih menggunakan uang hasil pungli untuk pembangunan infrastruktur desa, gaji guru madrasah, dan guru TK. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa dana tersebut tidak pernah direalisasikan untuk keperluan tersebut. Kebohongan ini semakin memperburuk tindakan korupsi yang dilakukannya.

Dakwaan dan Pelarian Terdakwa

Atas perbuatannya, Puaidi didakwa melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman yang cukup berat menanti terdakwa jika terbukti bersalah.

Kasus ini semakin menarik perhatian karena Puaidi sempat melarikan diri setelah proses tahap II di Kejari Banjar pada 4 Desember 2024. Ia memanfaatkan kesempatan saat izin ke toilet untuk kabur dari pengawasan petugas. Namun, pelariannya berakhir pada 26 Desember 2024 saat polisi berhasil menangkapnya di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.

Dampak dan Harapan

Kasus pungli yang dilakukan oleh Puaidi ini memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kejadian ini juga menimbulkan kerugian finansial yang cukup besar bagi negara. Semoga proses persidangan ini dapat berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya.

Persidangan ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi para kepala desa dan perangkat desa lainnya agar selalu menjunjung tinggi integritas dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik pungli dan korupsi.

Publik berharap agar kasus ini dapat diselesaikan secara tuntas dan memberikan keadilan bagi masyarakat Desa Sungai Alat yang telah dirugikan oleh tindakan Puaidi. Proses hukum yang transparan dan hukuman yang setimpal diharapkan dapat mencegah kejadian serupa terjadi di masa mendatang.