Skor MCP Papua Barat Turun, Hanya Capai 47,26! Kaimana Jadi Terbaik
Skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Papua Barat tahun 2024 turun 2,74 poin menjadi 47,26, disebabkan lemahnya komitmen di delapan area intervensi; Kabupaten Kaimana raih skor tertinggi.
Provinsi Papua Barat mengalami penurunan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada tahun 2024. Skor yang diperoleh hanya sebesar 47,26, turun 2,74 poin dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 50. Penurunan ini diumumkan oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat di Manokwari pada Sabtu lalu. Inspektur Daerah Papua Barat, Korinus J. Aibini, menjelaskan penyebab utama penurunan tersebut adalah kurangnya komitmen di delapan area intervensi yang diukur.
Meskipun masih berada dalam kategori kuning (skor 25-50), penurunan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. "Kategori MCP Papua Barat masih tetap kuning (skor 25—50). Peningkatan Skor MCP perlu komitmen bersama," tegas Korinus. Ia menekankan perlunya komitmen bersama dari seluruh pihak untuk meningkatkan skor MCP di tahun-tahun mendatang.
Penurunan skor ini menjadi sorotan, mengingat upaya pemerintah provinsi dalam melakukan pengawasan ketat untuk meminimalisir potensi korupsi. Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temongmere, sebelumnya telah menyatakan komitmen pemerintah provinsi untuk pengawasan ekstraketat, terutama di area-area yang rawan korupsi seperti perizinan, hibah, bansos, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pelayanan publik, dan pengadaan barang jasa.
Analisis Skor MCP Per Area Intervensi
Dari delapan area intervensi yang dinilai, area perencanaan meraih skor tertinggi dengan nilai 87,00. Kemudian diikuti oleh optimalisasi pajak daerah (68,25), pelayanan publik (63,91), dan pengawasan APIP (44,81). Namun, area-area lain menunjukkan skor yang jauh lebih rendah, seperti pengadaan barang dan jasa (37,90), manajemen ASN (35,98), penganggaran (25,20), dan pengelolaan barang milik daerah atau BMD (12,94). Hal ini menunjukkan adanya disparitas yang signifikan dalam kinerja pencegahan korupsi di berbagai sektor.
"Total MCP itu diukur dari delapan area yang menjadi lokus dengan skornya masing-masing," jelas Korinus. Perbedaan skor yang signifikan antar area ini menandakan perlunya fokus pada peningkatan kinerja di area-area yang masih lemah. Strategi yang terarah dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini.
Rendahnya skor di beberapa area menunjukkan tantangan yang signifikan dalam upaya pencegahan korupsi di Papua Barat. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di setiap sektor.
Perbandingan Skor MCP Antar Kabupaten/Kota
Dari segi pemerintahan daerah, Kabupaten Kaimana berhasil meraih skor MCP tertinggi dengan nilai 57,85. Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Teluk Wondama (55,50), diikuti oleh Kabupaten Manokwari (47,76). Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat memperoleh skor 47,26. Skor yang lebih rendah diraih oleh Kabupaten Fakfak (36,80), Kabupaten Teluk Bintuni (19,20), Kabupaten Pegunungan Arfak (17,81), dan Kabupaten Manokwari Selatan (17,58).
"Pemkab Kaimana masih menempati urutan pertama dari delapan pemerintah daerah se-Papua Barat," ungkap Korinus. Perbedaan skor yang cukup signifikan antar kabupaten/kota ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat komitmen dan efektivitas strategi pencegahan korupsi di masing-masing daerah. Pembelajaran terbaik dari daerah dengan skor tinggi perlu diadopsi oleh daerah lain untuk meningkatkan kinerja pencegahan korupsi.
Keberhasilan Kabupaten Kaimana perlu diteliti lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berkontribusi pada skor MCP yang tinggi. Hal ini dapat menjadi contoh baik dan acuan bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Kesimpulannya, penurunan skor MCP Papua Barat menuntut komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi. Evaluasi menyeluruh, strategi yang terarah, dan pembelajaran dari daerah dengan kinerja baik sangat penting untuk mencapai perbaikan signifikan di masa mendatang.
