Sleman Raih Capaian MCP KPK Tertinggi se-DIY, Peringkat 14 Nasional!
Kabupaten Sleman berhasil meraih capaian tertinggi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK se-DIY dengan skor 97,38, menempati peringkat 14 nasional dan berkomitmen meningkatkan kualitas layanan publik.
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berhasil meraih prestasi membanggakan dalam upaya pemberantasan korupsi. Pada tahun 2024, Sleman mencapai skor tertinggi se-DIY dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu 97,38. Prestasi ini menempatkan Sleman pada peringkat ke-14 secara nasional. Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah Sleman dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyampaikan rasa syukur atas capaian ini. Dalam kegiatan sosialisasi antikorupsi di Aula Sekretariat Daerah Sleman, beliau menekankan pentingnya keselarasan antara capaian MCP dengan kualitas layanan publik. "Raihan ini menempatkan Kabupaten Sleman berada di peringkat 14 secara nasional dan peringkat pertama se-DIY," ujar Bupati Sleman. Beliau juga menambahkan bahwa "MCP tidak hanya mencari indeks tinggi, tapi bermuara pada layanan kepada masyarakat. MCP adalah salah satu pengingat untuk kita bahwa pemerintah memiliki amanah untuk mewujudkan cita-cita itu,"
MCP KPK merupakan program kolaboratif antara KPK, Kementerian Dalam Negeri, dan BPKP yang bertujuan meningkatkan pengawasan internal, mencegah inefektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Dengan capaian yang tinggi ini, Kabupaten Sleman diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Capaian MCP Sleman dan Strategi ke Depan
Plt. Inspektur Kabupaten Sleman, Taupiq Wahyudi, menjelaskan peningkatan indeks MCP Sleman secara signifikan. Pada tahun 2022, indeks MCP Sleman mencapai 94, meningkat menjadi 94 pada tahun 2023, dan melonjak menjadi 97,38 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Lebih lanjut, Taupiq Wahyudi merinci capaian tersebut. "Untuk penganggaran, pengadaan barang dan jasa dan manajemen ASN sudah 100 persen. Kemudian pengawasan APIP dan optimalisasi pajak 97 persen. Dan untuk pengelolaan BMD 95 persen," jelasnya. Rincian ini menunjukkan fokus pemerintah Sleman pada berbagai aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan yang baik.
Bupati Harda Kiswaya juga memberikan arahan kepada perangkat daerah untuk mempertahankan semangat dan komitmen dalam bekerja. Beliau menekankan pentingnya tanggung jawab dan budaya kerja yang baik di setiap perangkat daerah. "Silakan berdiskusi bersama, dan ambil langkah yang diperlukan. Sehingga manfaatnya dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan," pesan Bupati Harda.
Pemerintah Kabupaten Sleman menyadari bahwa capaian MCP yang tinggi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, komitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan akan terus dijaga.
Meningkatkan Layanan Publik
Capaian MCP yang tinggi bukan hanya sekadar angka, tetapi juga cerminan dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan raihan peringkat 14 nasional, Kabupaten Sleman diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani.
Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Sleman akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik, memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dijalankan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi dan pembangunan yang berkelanjutan.
Prestasi ini juga menjadi bukti nyata kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, KPK, Kementerian Dalam Negeri, dan BPKP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Semoga capaian ini dapat menginspirasi daerah lain untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
