Sulut Siap Dampingi Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp10 Miliar Disiapkan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) siap mendampingi implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan telah menyiapkan anggaran Rp10 miliar untuk mendukung program tersebut, menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Manado, 18 Februari 2024 - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyatakan kesiapannya untuk memberikan pendampingan penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Steve Kepel, di Manado, Selasa lalu. Anggaran sebesar Rp10 miliar telah disiapkan untuk menunjang program ini, yang akan dikelola melalui Dinas Pangan Provinsi Sulut.
Pendampingan dan Persiapan Implementasi MBG
Steve Kepel menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh program MBG. "Pemerintah daerah tetap akan melakukan pendampingan berkaitan dengan program MBG tersebut, mencakup persoalan nutrisi, harga nutrisi yang diperoleh, dan hal-hal lainnya," jelasnya. Pendampingan ini akan melibatkan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah.
Meskipun dukungan penuh diberikan, proses persiapan dan implementasi MBG di Sulut masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat. "Sambil menunggu diterbitkannya juknis, pemerintah daerah sementara mempersiapkan dan melakukan pembahasan," ujar Kepel. Semua langkah yang diambil saat ini sangat bergantung pada juknis yang akan diterbitkan tersebut.
Sumber Anggaran dan Pola Implementasi
Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulut, dr. Jemmy Lampus, menjelaskan bahwa implementasi MBG memiliki dua pola. Pertama, pola yang diluncurkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Kedua, program MBG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Skema kedua, yang bersumber dari APBD, dialokasikan kepada pemerintah kota, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi. Untuk APBD kabupaten dan kota, dialokasikan untuk sekolah-sekolah sesuai kewenangan masing-masing. Sementara itu, pemerintah provinsi akan menargetkan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).
Dukungan Penuh Pemerintah Provinsi Sulut
Steve Kepel menekankan kembali dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap program MBG. "Pasti kami mendukungnya. MBG adalah instruksi presiden yang dilaksanakan pemerintah pusat," tegasnya. Pemerintah Provinsi Sulut berkomitmen untuk memastikan program ini berjalan lancar dan efektif di seluruh wilayah Sulawesi Utara.
Dengan alokasi anggaran yang cukup besar dan komitmen pendampingan yang kuat, diharapkan program MBG di Sulawesi Utara dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak sekolah di daerah tersebut. Proses menunggu juknis dari pemerintah pusat menjadi kunci keberhasilan implementasi program ini di lapangan.
Langkah Selanjutnya
Saat ini, fokus pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah menunggu diterbitkannya petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Setelah juknis tersebut diterima, pemerintah daerah akan segera melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan lancar dan efektif di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak terkait akan menjadi kunci keberhasilan program ini.