Tahukah Anda Target 100% UMKM Halal 2026? Pemkot Mataram Genjot Sertifikasi Halal UMKM Lewat Sosialisasi
Pemerintah Kota Mataram serius mendorong Sertifikasi Halal UMKM dengan menyasar 60 pelaku usaha. Simak bagaimana upaya ini dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kota!
Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, baru-baru ini menggelar sosialisasi intensif mengenai produk halal. Kegiatan ini menyasar 60 pelaku usaha mikro, khususnya di sektor kuliner, sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memperkuat daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah tersebut.
Sosialisasi penting ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri. Acara juga dihadiri oleh sejumlah narasumber kredibel dari LP POM MUI NTB, Lembaga Halal Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, serta Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Usaha Kecil Menengah (DisperinkopUKM) Kota Mataram. Kehadiran mereka menegaskan keseriusan pemerintah dalam program ini.
Inisiatif strategis ini bertujuan mengakselerasi proses sertifikasi halal bagi UMKM di Mataram. Dengan tema "UMKM Halal, Ekonomi Kota Tumbuh dalam Keberkahan", program ini diharapkan menjadi pilar utama. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang merata dan berkelanjutan.
Pentingnya Sertifikasi Halal dan Gaya Hidup Modern
Sertifikasi halal kini tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan keyakinan semata. Menurut DR. Duwi Purwanti dari Lembaga Halal Universitas Nahdlatul Ulama NTB, konsep halal telah bertransformasi menjadi bagian integral dari gaya hidup modern. Frasa "Halal, is my Life" mencerminkan pergeseran paradigma ini di kalangan masyarakat luas.
Perubahan ini menuntut pelaku usaha untuk lebih adaptif dalam menyediakan produk halal. Dengan demikian, produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar syariah tetapi juga relevan dengan tren konsumen. Hal ini secara langsung akan meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif.
Pemerintah Kota Mataram memahami betul urgensi ini dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Dengan mendorong lebih banyak UMKM memiliki sertifikasi halal, diharapkan akan tercipta ekosistem bisnis yang lebih kuat. Ekosistem ini akan mampu menarik lebih banyak konsumen dan investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
Akselerasi Sertifikasi Halal Melalui Kemudahan dan Subsidi
Pemerintah pusat telah memberikan berbagai kemudahan dalam proses pengurusan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku usaha mandiri atau self-declare. Salah satu insentif signifikan adalah subsidi sebesar Rp230.000 per produk yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Subsidi ini diharapkan dapat meringankan beban finansial pelaku UMKM.
Dengan adanya kemudahan ini, target ambisius untuk mencapai 100 persen UMKM halal pada Oktober 2026 diharapkan dapat terealisasi. DR. Duwi Purwanti juga menyoroti bahwa kuota sertifikat halal bagi UMKM di Nusa Tenggara Barat (NTB) belum dimanfaatkan secara maksimal. Ini menunjukkan masih banyak peluang bagi pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikasi.
Sosialisasi seperti yang dilakukan Pemkot Mataram menjadi krusial untuk meningkatkan kesadaran. Edukasi mengenai proses dan manfaat sertifikasi halal perlu terus digencarkan. Hal ini penting agar lebih banyak UMKM tergerak untuk memenuhi standar produk halal dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia.
Pengembangan Kawasan Kuliner Halal dan Dukungan Pariwisata
Menindaklanjuti sosialisasi ini, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Usaha Kecil Menengah (DisperinkopUKM) Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani, mengusulkan langkah konkret. Ia menyarankan untuk memfokuskan pada satu kawasan sebagai proyek percontohan. Kawasan eks Pelabuhan Ampenan diusulkan menjadi Kawasan Kuliner Halal Aman dan Sehat (KHAS).
Inisiatif menjadikan Ampenan sebagai kawasan KHAS merupakan aksi nyata jangka pendek yang strategis. Langkah ini tidak hanya akan mendukung pengembangan pariwisata halal di Mataram. Lebih dari itu, diharapkan dapat memperkuat citra dan daya saing kawasan eks Pelabuhan Ampenan di mata wisatawan. Ini penting mengingat persaingan destinasi wisata di Pulau Lombok yang ketat.
Sebanyak 60 peserta yang mengikuti sosialisasi ini berasal dari berbagai organisasi dan jenis pelaku usaha. Ini menunjukkan antusiasme dan potensi besar untuk pengembangan UMKM halal. Komitmen bersama untuk menjadikan UMKM halal sebagai prioritas diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara merata dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat.
