Target Transfer Pelabuhan Sanur ke Denpasar: Dishub Ingin Kado Hari Perhubungan

Dinas Perhubungan Denpasar menargetkan pengelolaan Pelabuhan Sanur segera diserahkan pusat ke Pemkot Denpasar, berharap menjadi kado Hari Perhubungan. Mengapa ini penting?

Dinas Perhubungan (Dishub) Denpasar secara aktif mendorong percepatan penyerahan pengelolaan Pelabuhan Sanur dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar. Target ambisius ini diharapkan dapat terealisasi bertepatan dengan momen Hari Perhubungan Nasional yang jatuh pada 17 September. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Denpasar untuk mengoptimalkan potensi dan penataan kawasan strategis tersebut.

Kepala Dishub Denpasar, I Ketut Sriawan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait di Kementerian Perhubungan. Sriawan berharap Menteri Perhubungan dapat segera mengeluarkan arahan lanjutan mengenai penyerahan kewenangan ini. Harapan ini muncul mengingat sejak awal pembangunan, Pelabuhan Sanur memang direncanakan untuk dikelola secara lokal.

Pelabuhan yang berlokasi di Sanur, Denpasar, Bali, ini memiliki peran krusial sebagai gerbang utama menuju Nusa Penida dan sekitarnya. Penyerahan pengelolaan ini dipandang penting untuk menata lebih lanjut operasional pelabuhan serta mengatasi berbagai isu, termasuk kepadatan lalu lintas di area sekitarnya. Potensi ekonomi yang signifikan juga menjadi alasan utama di balik keinginan Pemkot Denpasar untuk mengambil alih manajemen.

Potensi Ekonomi dan Dampak Multiplier Pelabuhan Sanur

Dishub Denpasar mencatat bahwa Pelabuhan Sanur memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi, terlihat dari volume pengguna yang mencapai sekitar 7.000 orang setiap harinya. Angka ini menunjukkan betapa vitalnya pelabuhan ini sebagai simpul transportasi laut di Bali. Aktivitas padat ini menciptakan efek domino positif bagi perekonomian lokal di sekitarnya.

Pergerakan penumpang yang masif di Pelabuhan Sanur telah memicu perkembangan signifikan pada desa adat dan sektor ekonomi kawasan. Sriawan menjelaskan bahwa pelabuhan ini telah menjadi pendorong kegiatan ekonomi lokal. Bahkan, secara tata ruang, area sekitar pelabuhan telah bertransformasi menjadi "transit oriented development" (TOD), yang mengintegrasikan transportasi dengan pengembangan wilayah.

Kawasan yang telah dialokasikan untuk pembangunan pelabuhan mencakup area penting seperti rumah-rumah nelayan hingga lokasi upacara adat Melasti. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Pelabuhan Sanur tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata dan transportasi, tetapi juga pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Pengelolaan yang terintegrasi akan memastikan keberlanjutan semua aspek ini.

Manfaat Pengelolaan Lokal dan Penataan Lalu Lintas

Jika pengelolaan Pelabuhan Sanur diserahkan kepada Pemkot Denpasar, pemerintah daerah berencana untuk segera melakukan pengaturan komprehensif terhadap operasional kapal. Ini mencakup penataan jadwal keberangkatan dan kedatangan untuk meminimalisir penumpukan. Pengaturan ini diharapkan dapat menciptakan alur yang lebih efisien dan nyaman bagi pengguna jasa pelabuhan.

Selain pengaturan di laut, Pemkot Denpasar juga akan fokus pada penataan lalu lintas di darat sekitar pelabuhan. Pada jam-jam sibuk, terutama pagi dan sore hari, kepadatan lalu lintas seringkali menjadi masalah serius yang menyebabkan kemacetan hingga ke jalan raya utama. Dengan pengelolaan lokal, diharapkan ada solusi konkret untuk mengurai kemacetan ini.

Sriawan menekankan pentingnya memfasilitasi wisatawan agar dapat berangkat pagi dan kembali sore hari dengan lancar. Pengelolaan yang terpusat di Pemkot Denpasar akan memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara operasional laut dan darat. Ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi perjalanan bagi ribuan wisatawan yang menggunakan Pelabuhan Sanur setiap harinya.

Kesiapan Sumber Daya dan Proses Penyerahan

Dishub Denpasar memastikan bahwa sumber daya manusia (SDM) mereka telah siap sepenuhnya untuk mengambil alih pengelolaan Pelabuhan Sanur. Kesiapan ini mencakup personel yang memiliki kompetensi dalam manajemen pelabuhan, pengaturan lalu lintas laut, hingga koordinasi dengan pihak terkait. Ini menunjukkan komitmen Pemkot Denpasar dalam menjalankan amanah ini.

Proses penyerahan kewenangan ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari Menteri Perhubungan yang baru, Dudy Purwagandhi. Meskipun demikian, Sriawan optimistis bahwa perencanaan awal pembangunan pelabuhan yang melibatkan Pemkot Denpasar akan terwujud. Pertemuan terakhir dengan Direktur Jenderal memberikan sinyal positif untuk kelanjutan proses ini.

Diskusi dan koordinasi terus dilakukan antara Dishub Denpasar dengan Kementerian Perhubungan untuk mempercepat proses ini. Harapan besar terletak pada momentum Hari Perhubungan Nasional sebagai titik balik penyerahan resmi. Langkah ini tidak hanya akan menguntungkan Pemkot Denpasar dalam mengelola aset strategis, tetapi juga meningkatkan pelayanan publik secara keseluruhan di kawasan Sanur.