Tarif Listrik Normal, PHK Sritex, dan Koreksi IHSG: Rangkuman Berita Ekonomi Terbaru

Tarif listrik kembali normal, PHK massal di Sritex, dan koreksi IHSG akibat perang tarif AS menjadi sorotan utama berita ekonomi terkini.

Berbagai peristiwa ekonomi penting terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, mulai dari normalisasi tarif listrik hingga koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Berikut rangkuman berita selengkapnya yang perlu Anda ketahui.

Kembalinya tarif listrik ke angka normal per 1 Maret 2025 setelah masa diskon berakhir menjadi kabar penting bagi masyarakat. Hal ini dikonfirmasi oleh Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto. Keputusan ini mengakhiri periode subsidi sementara dan mengembalikan tarif sesuai dengan ketetapan adjustment triwulan I tahun 2025.

Di sisi lain, kabar kurang menggembirakan datang dari PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang tengah menghadapi proses pailit. Ribuan karyawan terancam kehilangan pekerjaan, mengakibatkan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan langkah antisipasi untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi.

Tarif Listrik Kembali Normal

PLN memastikan tarif listrik kembali normal per 1 Maret 2025. Hal ini sesuai dengan ketetapan tarif adjustment triwulan I tahun 2025. "Setelah berakhirnya masa diskon, maka per tanggal 1 Maret 2025, tarif listrik berlaku normal sesuai dengan ketetapan tarif adjustment triwulan I tahun 2025," ujar Gregorius Adi Trianto, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN.

Keputusan ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha terkait biaya listrik. PLN memastikan proses transisi berjalan lancar dan tidak menimbulkan kendala bagi pelanggan.

Meskipun kembali normal, tarif listrik tetap mengikuti mekanisme penyesuaian berkala yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan operasional PLN dan memastikan pasokan listrik tetap terjaga.

Dampak Pailit Sritex dan Antisipasi PHK

Pailitnya PT Sri Rejeki Isman (Sritex) berdampak pada sekitar 8.000 karyawan di Kabupaten Sukoharjo yang terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, menyampaikan terima kasih atas dedikasi karyawan selama perusahaan berdiri. "Kalau dihitung para karyawan ini sudah bersama selama 21.382 hari sejak Sritex berdiri pada 16 Agustus 1966," kata Iwan.

Menaker Yassierli menegaskan Kemnaker telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi PHK, termasuk memastikan hak-hak pekerja seperti upah, pesangon, dan jaminan sosial ketenagakerjaan terpenuhi. Pemerintah telah berkomunikasi intensif dengan manajemen, kurator, serikat pekerja, dan dinas ketenagakerjaan terkait hal ini.

Kemnaker berupaya agar pekerja tetap bekerja, namun jika PHK tak terhindarkan, pemerintah akan memastikan hak-hak pekerja tetap dipenuhi. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi pekerja yang terdampak pailit perusahaan.

Penghapusan Sanksi Administratif Coretax dan Koreksi IHSG

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghapus sanksi administratif terkait implementasi Coretax. Penghapusan mencakup keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak dan pelaporan SPT akibat perubahan sistem. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor 67/PJ/2025 tanggal 27 Februari 2025.

Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, menjelaskan alasan terkoreksinya IHSG. Perang tarif antara AS dan mitra dagangnya menimbulkan kekhawatiran pelaku pasar, sehingga mereka menarik dana dari emerging market, termasuk Indonesia. "Menarik, kemarin saya hadir bersama Bu Mari Elka Pangestu, dia bilang bahwa 70 persen dana itu flat to quality to US (United States). Jadi (dana) asing itu sekarang masuk ke US (Amerika Serikat) ya," ujar Iman.

Koreksi IHSG menjadi perhatian pelaku pasar. Pergeseran aliran dana global dan ketidakpastian ekonomi global menjadi faktor yang perlu diwaspadai.

Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan dinamika ekonomi terkini yang perlu dipantau. Baik normalisasi tarif listrik, dampak PHK Sritex, penghapusan sanksi Coretax, maupun koreksi IHSG, semuanya saling berkaitan dan mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.