UMKM Borobudur Terdampak PSN: Komisi VII DPR Turun Tangan

Komisi VII DPR RI turun tangan menindaklanjuti keluhan 324 UMKM Borobudur yang tergusur dan terintimidasi akibat Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan PT TWC sebagai salah satu pihak yang akan dipanggil.

Jakarta, 24 April 2024 - Polemik penggusuran ratusan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan Borobudur akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) mendapat perhatian serius dari Komisi VII DPR RI. Audiensi digelar untuk mendengarkan langsung keluhan para pelaku UMKM yang merasa dirugikan dan terintimidasi. Kejadian ini melibatkan 324 UMKM yang tergabung dalam Paguyuban Sentra Kerajinan dan Makanan Borobudur (SKMB), menimbulkan pertanyaan besar mengenai tata kelola PSN dan perlindungan UMKM.

Para pelaku UMKM tersebut mengaku tidak dilibatkan dalam proses pembangunan PSN dan bahkan digusur tanpa pemberitahuan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, dalam keterangan pers di kompleks parlemen. "Rupanya pada saat adanya proses pendirian sentra UMKM-nya atau sentra suvenirnya itu, mereka tidak dilibatkan, bahkan istilahnya digusur tanpa ada pemberitahuan," ujar Saraswati, menyoroti ketidakadilan yang dialami para UMKM.

Situasi semakin rumit karena setelah pembangunan PSN selesai, para UMKM ini juga mengalami intimidasi dan tidak mendapatkan tempat berjualan di sentra pedagang baru yang dibangun. Komisi VII DPR RI mengecam keras tindakan tersebut dan berjanji akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk PT Taman Wisata Candi (TWC) selaku BUMN pengelola Candi Borobudur, untuk mencari solusi.

Intimidasi dan Tuntutan Pembubaran Paguyuban

Ketua Paguyuban SKMB, Muhammad Yulianto, mengungkapkan penderitaan yang dialami anggotanya. Hampir satu tahun lebih, 324 UMKM tersebut kehilangan mata pencaharian karena tidak memiliki kios atau lapak untuk berjualan. Lebih memprihatinkan lagi, Yulianto mengaku mendapat tekanan dari oknum yang diduga berasal dari pihak pengelola. Oknum tersebut meminta agar paguyuban dibubarkan sebagai syarat untuk mendapatkan tempat berjualan di sentra UMKM baru.

Parahnya, intimidasi tersebut diduga melibatkan oknum aparat penegak hukum. "Kita ingin mandiri, merdeka dalam berjualan, masuk satu blok di situ," ungkap Yulianto, yang berharap audiensi dengan Komisi VII DPR RI dapat memberikan jalan keluar bagi para UMKM yang terdampak.

Situasi ini menyoroti pentingnya transparansi dan partisipasi dalam proyek pembangunan berskala besar. Ketidakhadiran UMKM dalam proses perencanaan dan pelaksanaan PSN telah berdampak signifikan pada perekonomian mereka. Audiensi ini menjadi langkah awal untuk mencari keadilan dan solusi bagi para UMKM yang telah lama menderita akibat proyek tersebut.

Langkah Komisi VII DPR RI

Komisi VII DPR RI menyatakan akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa para UMKM yang terdampak dapat kembali berpenghasilan dan mendapatkan keadilan. PT TWC sebagai pengelola Candi Borobudur menjadi salah satu pihak yang akan dipanggil untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan ini.

Komisi VII DPR RI juga menegaskan komitmennya untuk melindungi dan memberdayakan UMKM. Mereka menekankan pentingnya memperhatikan aspek sosial dan ekonomi dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran berharga agar ke depannya, proyek-proyek besar dapat dilaksanakan dengan lebih memperhatikan kepentingan masyarakat, khususnya UMKM.

Harapan Pemulihan Ekonomi UMKM Borobudur

Audiensi ini diharapkan menjadi titik balik bagi ratusan UMKM Borobudur yang terdampak. Mereka berharap dapat kembali berjualan di kawasan Candi Borobudur dan mendapatkan tempat yang layak. Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk mengawal proses tersebut hingga para UMKM dapat pulih secara ekonomi.

Selain itu, kasus ini juga menjadi sorotan penting tentang peran pemerintah dalam melindungi UMKM. Perlu adanya mekanisme yang lebih baik untuk memastikan keterlibatan dan perlindungan UMKM dalam proyek-proyek pembangunan besar di masa mendatang. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, diharapkan akan ada evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan PSN di Borobudur, khususnya mengenai dampaknya terhadap UMKM. Transparansi dan partisipasi aktif dari semua pihak sangat penting untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.