Kampus: Pilar Kebijakan Berbasis Data, Ungkap Eddy Soeparno
Kampus: Pilar Kebijakan Berbasis Data, Ungkap Eddy Soeparno

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menekankan peran penting kampus dalam menciptakan kebijakan berbasis data yang tepat sasaran, khususnya dalam penyaluran subsidi LPG 3kg dan transisi energi terbarukan.

Reformasi Subsidi Gas Melon: Menuju Sistem Data Tunggal yang Akurat
Reformasi Subsidi Gas Melon: Menuju Sistem Data Tunggal yang Akurat

Pemerintah Indonesia berupaya mereformasi subsidi gas melon dengan mengintegrasikan data penerima manfaat ke dalam basis data tunggal untuk penyaluran yang lebih tepat sasaran dan efisien, sekaligus mencegah gejolak sosial.

Puskepi Usul Pangkalan LPG 3 Kg di Setiap RT Tekan Kenaikan Harga
Puskepi Usul Pangkalan LPG 3 Kg di Setiap RT Tekan Kenaikan Harga

Puskepi mengusulkan setiap RT memiliki pangkalan LPG 3 kg untuk memastikan harga jual sesuai HET dan menjangkau masyarakat yang berhak, sekaligus menekan praktik penjualan di luar jalur resmi.

Kisruh Elpiji 3 Kg: Momentum Perbaikan Subsidi Energi dan Transisi ke Energi Ramah Lingkungan
Kisruh Elpiji 3 Kg: Momentum Perbaikan Subsidi Energi dan Transisi ke Energi Ramah Lingkungan

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendorong agar kisruh elpiji 3 kg menjadi momentum untuk memperbaiki sistem subsidi energi, mendorong elektrifikasi, dan memperluas akses jaringan gas bumi guna mengurangi beban APBN dan transisi ke energi terbarukan.

Presiden Prabowo Aktifkan Kembali Pengecer LPG 3 Kg: Tekan Kepanikan Masyarakat
Presiden Prabowo Aktifkan Kembali Pengecer LPG 3 Kg: Tekan Kepanikan Masyarakat

Presiden Prabowo menginstruksikan reaktifasi pengecer LPG 3 kg untuk mengatasi kelangkaan dan kepanikan masyarakat, meskipun Komisi VI DPR RI meminta pengawasan ketat agar tidak terjadi penimbunan dan penjualan di atas HET.

Prabowo Instruksikan Penyaluran LPG 3 Kg Tepat Sasaran
Prabowo Instruksikan Penyaluran LPG 3 Kg Tepat Sasaran

Presiden Prabowo meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan penyaluran LPG 3 Kg tepat sasaran, terkelola dengan baik, dan langsung diterima masyarakat, menyusul sejumlah kendala distribusi yang dilaporkan.

Presiden Jokowi Arahan Tepat Sasaran Subsidi LPG 3 Kg
Presiden Jokowi Arahan Tepat Sasaran Subsidi LPG 3 Kg

Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar penyaluran subsidi LPG 3 Kg tepat sasaran, terkelola baik, dan masyarakat mudah mengaksesnya, sekaligus mencegah penyalahgunaan.

Apresiasi MPR atas Keputusan Presiden Izinkan Pengecer Jual LPG 3 Kg
Apresiasi MPR atas Keputusan Presiden Izinkan Pengecer Jual LPG 3 Kg

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang mengizinkan pengecer kembali menjual LPG 3 kg, sejalan dengan usulan MPR agar keberadaan UMKM pengecer tetap diperhatikan dan ditata.

Apresiasi Ibas atas Kebijakan Prabowo Soal Kelangkaan LPG 3 Kg
Apresiasi Ibas atas Kebijakan Prabowo Soal Kelangkaan LPG 3 Kg

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kelangkaan LPG 3 kg dengan memperbolehkan pengecer kembali berjualan, sekaligus mendukung penyempurnaan distribusi.

ESDM Pertimbangkan RW Jadi Sub-Pangkalan LPG 3 Kg: Atasi Antrean Panjang
ESDM Pertimbangkan RW Jadi Sub-Pangkalan LPG 3 Kg: Atasi Antrean Panjang

Kementerian ESDM mempertimbangkan Rukun Warga (RW) sebagai sub-pangkalan LPG 3 kg untuk penyaluran tepat sasaran dan mengatasi antrean panjang setelah aturan baru penjualan LPG 3kg diterapkan.

DPR Pastikan Rakyat Miskin dan UMKM Tetap Dapat Akses LPG 3 Kg
DPR Pastikan Rakyat Miskin dan UMKM Tetap Dapat Akses LPG 3 Kg

Ketua Banggar DPR meminta pemerintah menjamin akses LPG 3 kg bagi rumah tangga miskin dan UMKM tetap terjaga selama transisi kebijakan baru penjualan LPG subsidi hingga 2025.

Pengecer LPG Tetap Diperlukan, Data Harus Diperketat
Pengecer LPG Tetap Diperlukan, Data Harus Diperketat

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menekankan pentingnya peran pengecer LPG 3 kg, namun meminta agar data penerima subsidi diperbaiki dan diperketat serta para pengecer didata resmi untuk pengawasan distribusi dan harga.