Wali Kota Solo Baru Soroti Angka Kemiskinan: Target Tekan Persentase di Bawah 8 Persen
Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, dalam pidato pertamanya menyoroti angka kemiskinan Kota Solo yang masih 8,31 persen dan berkomitmen untuk menekan angka tersebut melalui berbagai program pemberdayaan UMKM dan peningkatan lapangan kerja.
Wali Kota Surakarta yang baru, Respati Ardi, dalam pidato pertamanya usai serah terima jabatan (sertijab) di Solo, Jawa Tengah, Jumat (21/2), menyoroti angka kemiskinan di Kota Solo sebagai tantangan utama pemerintahannya. Apa yang menjadi fokus utama? Siapa yang terlibat? Di mana masalah ini terjadi? Kapan masalah ini diangkat? Mengapa ini penting? Bagaimana solusinya? Jawabannya adalah angka kemiskinan Kota Solo yang masih sebesar 8,31 persen pada tahun 2024, menjadi perhatian utama Wali Kota baru, di Kota Solo, Jawa Tengah, dan diangkat pada pidato pertamanya, karena merupakan permasalahan yang krusial, dan solusinya akan dijalankan melalui berbagai program pemberdayaan UMKM dan peningkatan lapangan kerja.
Meskipun angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 0,13 persen dibandingkan tahun 2023, Respati Ardi menekankan perlunya upaya ekstra untuk menekan angka kemiskinan lebih jauh. Ia menyadari bahwa ini merupakan pekerjaan rumah (PR) bersama yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Komitmen kuat ditunjukkan dengan rencana-rencana strategis untuk meningkatkan kesejahteraan warga Solo.
Salah satu fokus utama adalah menghidupkan dan menyejahterakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Solo. Selain itu, pembangunan Kota Solo sebagai destinasi Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) terbaik juga menjadi prioritas. Hal ini diharapkan dapat membuka peluang kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Menekan Angka Kemiskinan: Strategi dan Program
Respati Ardi memaparkan beberapa strategi untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan. Program Rumah Siap Kerja dan UMKM Center akan menjadi andalan dalam membuka peluang lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi warga Solo. Pemerintah Kota Surakarta juga akan memberikan insentif-insentif khusus kepada pihak-pihak yang membutuhkan, dengan memastikan penyalurannya tepat sasaran.
Lebih lanjut, Wali Kota juga menekankan pentingnya keberlanjutan program-program pembangunan yang telah dicanangkan sebelumnya. Ia mengapresiasi kinerja Wali Kota sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka, dan Wakil Wali Kota Teguh Prakosa, atas pembangunan 17 titik prioritas di Kota Solo.
Pembangunan tersebut, menurut Respati Ardi, telah berhasil mengakomodasi kebutuhan dan keluhan warga Solo. Beberapa proyek yang disebutkannya antara lain rel layang Joglo, Taman Balekambang, Koridor Gatsu, dan Solo Safari. Proyek-proyek ini dinilai telah memberikan wajah baru yang lebih segar bagi Kota Bengawan.
Mewarisi dan Mengembangkan Pembangunan
Respati Ardi menyatakan bahwa tugasnya selanjutnya adalah memastikan kelanjutan dan perawatan dari warisan pembangunan tersebut. Ia berkomitmen untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi dari pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya. "Pembangunan yang masif ini merupakan pondasi dari pemerintahan sebelumnya yang harus terus kami kembangkan dan maksimalkan potensinya," katanya.
Dengan demikian, fokus utama pemerintahan Respati Ardi adalah melanjutkan pembangunan yang telah ada, sambil secara aktif berupaya menekan angka kemiskinan melalui program pemberdayaan UMKM dan peningkatan lapangan kerja. Komitmen ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga Kota Solo dan menjadikan Solo sebagai kota yang lebih maju dan sejahtera.
Selain itu, pemerintah kota juga akan terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Hal ini sejalan dengan visi untuk menjadikan Solo sebagai destinasi MICE terbaik dan meningkatkan daya saing ekonomi kota.
Dengan berbagai strategi dan program yang telah direncanakan, diharapkan angka kemiskinan di Kota Solo dapat ditekan hingga di bawah 8 persen. Hal ini membutuhkan kerja keras dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sendiri.
