Wamentan Desak Pemda Anggarkan Vaksin PMK untuk Cegah Penyebaran
Wakil Menteri Pertanian mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran guna membeli vaksin PMK guna mencegah penyebaran penyakit tersebut dan mengamankan swasembada daging nasional.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk mengalokasikan anggaran khusus guna mengatasi merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, khususnya sapi. Pernyataan ini disampaikan saat Rapat Koordinasi Kemenko Bidang Pangan di Medan, Sumatera Utara, Selasa lalu (21/1).
Stok vaksin PMK nasional saat ini hanya 4 juta dosis, jumlah yang dinilai Wamentan Sudaryono, atau Mas Dar, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh Indonesia. Oleh karena itu, keterlibatan aktif Pemda dalam pengadaan vaksin sangat krusial. Menurutnya, pembiayaan vaksinasi PMK menjadi tanggung jawab bersama demi mencegah meluasnya wabah.
Vaksinasi sapi secara masif dan merata di seluruh Indonesia, menurut Wamentan, sangat penting untuk mencegah penyebaran PMK yang cepat. Langkah ini juga bertujuan untuk menjaga target swasembada daging nasional agar tetap tercapai. "Sekarang ada beberapa kasus PMK di beberapa daerah. Ini harus kita antisipasi, baik melalui isolasi maupun pemberian vaksin secara rutin. Kami juga terus lakukan monitoring dengan menyediakan 4 juta dosis," jelas Wamentan.
Selain mengandalkan pemerintah, Wamentan juga mendorong peran aktif sektor swasta dan pengusaha. Mereka didorong untuk membeli vaksin secara mandiri dan melaksanakan vaksinasi di tingkat peternak. Harga vaksin yang relatif terjangkau, sekitar Rp17.000 hingga Rp25.000 per dosis, dinilai memungkinkan partisipasi aktif dari perusahaan-perusahaan tersebut. Wamentan bahkan membuat perbandingan harga vaksin dengan harga sebungkus rokok untuk menekankan murahnya harga vaksin tersebut.
Dengan kombinasi upaya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta, Wamentan Sudaryono optimistis penyebaran PMK dapat dikendalikan secara efektif. Hal ini akan melindungi populasi sapi Indonesia dan menjamin keberlangsungan program swasembada daging nasional.
