Warga Desak Percepat Normalisasi Sungai Cileungsi-Cikeas, Tolak Banjir Susulan!

Ribuan warga korban banjir di Bogor gelar aksi damai, desak pemerintah percepat normalisasi Sungai Cileungsi-Cikeas untuk mencegah banjir susulan yang mengancam.

Banjir Besar di Bogor Kembali Mengancam! Aksi damai digelar ribuan warga perumahan Vila Nusa Indah, Bojongkulur, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 4 Mei 2025. Mereka mendesak pemerintah untuk segera menormalisasi Sungai Cileungsi dan Cikeas. Aksi ini dipicu kekhawatiran akan terulangnya bencana banjir besar yang pernah melanda kawasan tersebut pada 4 Maret 2025 lalu. Aksi damai ini juga sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan normalisasi sungai yang dianggap berpotensi mengakibatkan banjir susulan.

Aksi yang bertajuk 'Kami Tidak Mau Tenggelam Lagi' ini diikuti lebih dari 3.000 warga. Mereka melakukan long march dari lingkungan masing-masing sambil membawa spanduk berisi tuntutan percepatan normalisasi sungai. Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C), Puarman, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi sungai yang rusak parah pascabanjir Maret lalu. Ia khawatir, jika normalisasi tidak segera dilakukan, bencana serupa akan kembali terulang, bahkan lebih parah lagi.

"Jika tidak ada upaya percepatan, kami khawatir tahun 2028, kami bisa kembali tenggelam," ujar Puarman dalam orasinya. Ancaman tersebut semakin nyata dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan siklus banjir besar yang sebelumnya lima tahunan, kini diperkirakan menjadi tiga tahunan, bahkan bisa terjadi setiap tahun dengan intensitas yang sama.

Desakan Percepatan Normalisasi Sungai

Dalam aksi damai tersebut, KP2C menyampaikan apresiasi atas respons cepat Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) dalam penanganan darurat pascabanjir. Namun, mereka menekankan pentingnya percepatan normalisasi sungai sebagai solusi jangka panjang. Menurut Puarman, rencana normalisasi yang dijadwalkan pemerintah dinilai terlalu lama. Tahapannya meliputi penyiapan lahan pada 2025-2026 oleh Pemda, proses lelang pada 2027, dan baru memulai konstruksi pada 2028 oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Waktu yang dibutuhkan dinilai terlalu lama dibandingkan dengan potensi ancaman banjir yang semakin meningkat. Oleh karena itu, warga mendesak pemerintah untuk mempercepat proses normalisasi sungai. Koordinator Aksi Damai, Syamsudin, menjelaskan puncak aksi damai ini adalah pembacaan surat terbuka kepada Presiden, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Bogor. Surat tersebut berisi permohonan agar normalisasi sungai Cileungsi-Cikeas segera direalisasikan.

"Setelah Surat Terbuka dibacakan, esoknya langsung kami antar kepada Presiden, Gubernur Jabar dan Bupati Bogor," tegas Syamsudin. Aksi ini menunjukkan keseriusan warga dalam memperjuangkan keselamatan dan keamanan lingkungan mereka dari ancaman banjir.

Warga berharap pemerintah mendengarkan aspirasi mereka dan segera mengambil langkah konkrit untuk mengatasi masalah ini. Percepatan normalisasi sungai bukan hanya sekadar janji, melainkan kebutuhan mendesak untuk mencegah bencana banjir yang lebih besar di masa mendatang.

Tanggapan Pemerintah dan Langkah Konkret

Sebelumnya, pada 27 Maret 2025, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti telah menetapkan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cileungsi, Sungai Cikeas, dan Kali Bekasi sebagai bagian dari paket pengendalian banjir di wilayah Jabodetabekpunjur. Upaya ini meliputi rencana jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengurangi risiko banjir, termasuk pembangunan delapan kolam retensi tambahan.

Namun, progres penanganan di Kali Bekasi hingga kini baru mencapai 13 km dari target 33 km. Wakil Menteri Pekerjaan Umum menekankan pentingnya penanganan hulu sungai di Cileungsi dan Cikeas sebagai sumber utama banjir di Kali Bekasi. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah banjir, namun warga berharap agar langkah-langkah konkrit segera direalisasikan.

Percepatan normalisasi sungai menjadi kunci utama dalam mencegah bencana banjir susulan. Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali rencana normalisasi yang ada dan mencari cara untuk mempercepat prosesnya tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan proyek normalisasi juga penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.

Aksi damai ini menjadi bukti nyata keprihatinan warga terhadap ancaman banjir yang terus menghantui. Semoga pemerintah dapat segera merespon tuntutan warga dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari bencana banjir.