Indonesia Berpeluang Pimpin Adopsi AI Negara Berkembang
Menkominfo Meutya Hafid mengungkapkan potensi Indonesia sebagai pemimpin adopsi kecerdasan buatan di negara berkembang, menekankan pentingnya kerja sama global selatan dan etika AI.
Jakarta, 16 Februari 2025 - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid baru-baru ini menyatakan keyakinan Indonesia berpotensi menjadi pemimpin dalam adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) di antara negara-negara berkembang. Pernyataan ini disampaikan saat pembukaan Kongres Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) secara daring.
Potensi Indonesia di Jagat AI Global
Kembali dari AI Action Summit di Paris, Perancis, dan usai bertemu Presiden Emmanuel Macron, Menkominfo Meutya Hafid melihat peluang besar bagi Indonesia. Ia menyoroti persaingan ketat AS dan Tiongkok dalam memimpin teknologi AI global, dan menekankan pentingnya peran negara berkembang dalam menentukan arah pengembangan AI. "Ini membuka peluang juga untuk Indonesia menjadi salah satu pemimpin khususnya untuk embracing atau menerima, mengadopsi AI bagi negara-negara berkembang," tegasnya.
Menurut Menkominfo, AI seharusnya tidak didikte oleh negara-negara besar saja. Sebaliknya, kebutuhan negara berkembang seperti Indonesia, dan kerja sama antar negara Global South, harus diprioritaskan. Ia mendorong agar kepentingan negara-negara berkembang diperhitungkan dalam perumusan tata kelola AI global.
Kerja Sama Global Selatan: Kunci Penguasaan AI
Negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Pasifik Selatan menunjukkan pertumbuhan pesat dalam pemanfaatan AI di berbagai sektor. Meutya Hafid berharap negara-negara ini tidak hanya dilihat sebagai pasar, tetapi juga sebagai kontributor inovasi AI global. Pendekatan yang menekankan kesetaraan antar negara sangat penting untuk mewujudkan hal ini. Indonesia ingin berperan aktif, bukan hanya sebagai konsumen teknologi, tetapi juga sebagai pengembang dan inovator AI.
Menkominfo juga menekankan pentingnya kolaborasi antar negara berkembang. Dengan bersatu, negara-negara Global South dapat memiliki suara yang lebih kuat dalam menentukan arah pengembangan dan penerapan AI. Hal ini akan memastikan teknologi AI digunakan untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk keuntungan segelintir negara maju.
Etika dan Akses Informasi di Era AI
Menkominfo juga berharap Kongres FJPI 2025 dapat mempersiapkan jurnalis perempuan untuk menghadapi perkembangan pesat AI. Tujuannya adalah agar informasi tetap aksesibel dan berkualitas. "Jadi orientasinya bukan kepada teknologi AI-nya, tapi bagaimana masyarakat bisa diuntungkan di situ khususnya dalam hal ini yang terkait dengan bagaimana informasi bisa menjadi lebih aksesibel kepada semua orang, bagaimana informasi bisa menjadi lebih baik, dan bagaimana AI ini juga bisa mengikuti etika-etika yang berlaku di negara-negara," tambahnya.
Pernyataan Menkominfo ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi AI, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk masa depan AI yang inklusif dan bertanggung jawab. Dengan fokus pada kerja sama global selatan dan penerapan etika AI, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin dalam adopsi teknologi AI di negara berkembang.
Kesimpulan
Gagasan Indonesia untuk memimpin adopsi AI di negara berkembang merupakan langkah strategis yang perlu didukung. Kerja sama global selatan dan penerapan etika AI menjadi kunci keberhasilan. Peran jurnalis perempuan dalam mengedukasi masyarakat tentang AI juga sangat penting untuk memastikan teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi semua.
