Presiden Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk memblokir UU perubahan iklim negara bagian, memicu kontroversi dan kekhawatiran atas upaya pengendalian emisi gas rumah kaca di Amerika Serikat.

Pemerintah Indonesia gencar mengejar kerja sama Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk perdagangan karbon, termasuk dari sektor limbah dan sampah, guna mendorong pemanfaatan energi terbarukan dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Pemerintah Norwegia menyatakan ketertarikannya untuk mendukung pengembangan perdagangan karbon dan investasi di Indonesia, melanjutkan kerja sama iklim yang telah terjalin.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) akan meningkatkan pencarian sumber minyak dan gas baru sebagai respons atas keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris, guna memenuhi kebutuhan energi Indonesia dan mendukung pembangunan ekonomi.

Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq menegaskan komitmen Indonesia dalam menangani perubahan iklim tetap teguh, bahkan setelah AS menarik diri dari Perjanjian Paris, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto di KTT G20 Brazil.

Keputusan Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Paris membuat Indonesia dilema dalam mengembangkan energi terbarukan karena berdampak pada pendanaan dan komitmen global, meskipun Indonesia tetap berkomitmen menjaga kualitas udara.

Indonesia sedang menilai dampak penarikan AS dari Perjanjian Paris, khususnya pada pendanaan proyek transisi energi, dan mencari alternatif pendanaan jika diperlukan.

Keputusan AS keluar dari Perjanjian Paris membuat Indonesia mengkaji ulang dampaknya terhadap pendanaan proyek energi terbarukan dan mencari alternatif pendanaan lain untuk tetap mencapai target transisi energi.

Keputusan AS keluar dari Perjanjian Paris berdampak signifikan pada pendanaan iklim, komitmen negara maju, dan negara berkembang, meskipun produksi migas AS meningkat.