Indonesia Kejar Kerja Sama Perdagangan Karbon dengan Beragam Negara, Termasuk Sektor Limbah
Pemerintah Indonesia gencar mengejar kerja sama Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk perdagangan karbon, termasuk dari sektor limbah dan sampah, guna mendorong pemanfaatan energi terbarukan dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tengah aktif menjalin kerja sama Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan berbagai negara. Kerja sama ini difokuskan pada perdagangan karbon dari berbagai sektor, termasuk sektor pengelolaan sampah dan limbah. Pengumuman ini disampaikan usai acara Climate Policy Outlook 2025 yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Kamis sore.
Indonesia memiliki potensi besar dalam solusi berbasis alam (nature based solutions/NBS), khususnya dari sektor gambut dan pengelolaan sampah. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk memasuki bursa karbon internasional. Wamen LH juga menekankan potensi pengembangan pemanfaatan sampah dan limbah untuk energi, sebuah langkah yang sejalan dengan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan transisi energi berkelanjutan.
Kerja sama MRA ini merupakan model kerja sama bilateral antarnegara dalam kerangka Perjanjian Paris, khususnya Pasal 6.2. Indonesia telah berhasil menjalin kerja sama MRA dengan Jepang, yang diumumkan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) di Azerbaijan pada akhir tahun lalu dan mulai berlaku sejak 28 Oktober 2024. Kesepakatan ini ditandai dengan pengakuan kesetaraan sistem kredit karbon Indonesia dan Jepang.
Potensi Kerja Sama MRA di Sektor Pengelolaan Sampah
Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan kerja sama MRA di sektor pengelolaan sampah, terutama dalam mengatasi masalah sampah yang belum terkelola dengan baik di tempat pemrosesan akhir (TPA) atau yang masih melakukan pembuangan terbuka. Hal ini disampaikan langsung oleh Wamen LH, Diaz Hendropriyono. "Itu kan sudah dilakukan sama Jepang dan itu kita pun juga lagi melakukan, mencoba untuk mencari partner-partner lain selain Jepang. Jadi ada mungkin proyek waste to energy bisa kita dorong," ujar Diaz.
Wamen LH menambahkan bahwa Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan negara lain dalam menerapkan skema serupa dengan yang telah dilakukan bersama Jepang. "Kita juga coba cari partner negara lain untuk melakukan skema seperti yang kita lakukan di Jepang. Tapi intinya kita welcome kerja sama dengan semua negara," tuturnya. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk berkolaborasi secara internasional dalam upaya mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca.
Kerja sama ini sangat penting mengingat Indonesia memiliki tantangan dalam pengelolaan sampah yang masih perlu ditingkatkan. Dengan menjalin kerja sama MRA, Indonesia dapat memperoleh akses teknologi dan pendanaan untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah serta mengembangkan proyek-proyek waste to energy yang ramah lingkungan.
Sistem Sertifikasi Karbon Indonesia dan Jepang
Sebagai informasi tambahan, Indonesia telah memiliki sistem sertifikasi pengurangan emisi gas rumah kaca, yaitu Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK Indonesia (SPEI). Sementara itu, Jepang memiliki Joint Crediting Mechanism (JCM). Kesepakatan MRA antara Indonesia dan Jepang mengakui kesetaraan kedua sistem sertifikasi ini, yang menjadi dasar penting dalam kerja sama perdagangan karbon.
Kerja sama ini menandai langkah signifikan dalam upaya Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan berkontribusi pada upaya global dalam mengatasi perubahan iklim. Dengan memanfaatkan potensi sektor limbah dan sampah, Indonesia tidak hanya dapat mengurangi emisi, tetapi juga dapat menciptakan peluang ekonomi baru melalui pengembangan energi terbarukan.
Ke depan, perlu adanya upaya untuk memperluas kerja sama MRA dengan lebih banyak negara. Hal ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam pasar karbon internasional dan mendukung upaya transisi energi berkelanjutan. Selain itu, penting juga untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kerja sama MRA agar dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan ekonomi Indonesia.
Utusan Khusus Presiden RI COP29, Hashim S Djojohadikusumo, telah mengumumkan kesepakatan MRA antara Indonesia dan Jepang pada 12 November 2024. Kerja sama ini menunjukkan komitmen nyata kedua negara dalam menghadapi tantangan perubahan iklim secara bersama-sama.