Indonesia dinilai perlu mencontoh strategi Amerika Serikat dalam mengadopsi aset digital, seperti Bitcoin Reserve, untuk mencegah ketertinggalan dalam pengembangan ekonomi digital.

OJK melaporkan kontribusi positif ekosistem kripto terhadap penerimaan negara mencapai Rp620 miliar hingga 2024, didorong oleh pertumbuhan transaksi dan pengawasan yang ketat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan 1.396 aset kripto dapat diperdagangkan hingga Februari 2025 dengan nilai transaksi Januari 2025 mencapai Rp44,07 triliun.

Peretasan Bybit senilai Rp23,8 triliun menjadi alarm bagi Tokocrypto dan industri kripto untuk meningkatkan keamanan aset pengguna serta mendorong regulasi yang lebih ketat.

CEO Indodax ungkap tantangan implementasi pajak kripto di Indonesia, terutama terkait pajak transaksi luar negeri dan PPN, seraya menyoroti perbedaan sistem pajak kripto Indonesia dengan negara lain.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa kebijakan biaya di Bursa Berjangka Terpusat (CFX) bertujuan untuk mendukung pengembangan jangka panjang industri keuangan digital, termasuk aset kripto, demi terciptanya pasar yang efisien dan transparan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen mendukung ketersediaan koin kripto pasca pengalihan pengawasan dari Bappebti, dengan memastikan aset kripto yang diperdagangkan memenuhi standar keamanan dan teknologi serta melindungi konsumen.