Anggota DPR Minta PSU Pilkada Jelang Idul Fitri Ditinjau Ulang

Anggota Komisi II DPR RI meminta peninjauan ulang jadwal PSU Pilkada 2024 di 24 daerah yang bertepatan dengan bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, karena dikhawatirkan mengganggu ibadah umat Islam.

Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, mengusulkan peninjauan ulang jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada serentak 2024 di 24 daerah. PSU yang rencananya digelar pada bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri dinilai berpotensi mengganggu kekhusyukan ibadah umat Islam. Toha menekankan pentingnya menghormati bulan suci Ramadhan sebagai waktu yang tepat untuk meningkatkan ketakwaan dan memperbanyak ibadah.

Sebanyak 24 daerah akan melaksanakan PSU Pilkada, dengan 15 daerah menyelenggarakannya di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan 9 daerah lainnya di sebagian TPS. Jadwal PSU bervariasi, dengan PSU tercepat dijadwalkan pada 26 Maret 2025 di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Magetan (Jawa Timur), Kabupaten Barito (Kalimantan Selatan), dan Kabupaten Siak (Riau). Tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriah, hanya lima hari sebelum Idul Fitri.

Toha berpendapat bahwa pelaksanaan PSU pada waktu tersebut kurang tepat. Menurutnya, umat Islam akan disibukkan dengan berbagai kegiatan ibadah dan persiapan Idul Fitri, termasuk mudik dan mengunjungi keluarga. "Bulan puasa itu bulan yang baik, untuk meningkatkan ketakwaan, berperilaku lebih baik, termasuk untuk memilih calon pemimpin yang baik dan tepat, tetapi bila waktunya mengganggu konsentrasi satu sama lain, maka sebaiknya ditunda," ujar Toha.

Selain aspek keagamaan, Toha juga menyoroti potensi besar anggaran yang dibutuhkan untuk PSU, yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun. Angka tersebut dinilai cukup signifikan dan memerlukan perencanaan serta pengawasan yang lebih ketat. Toha mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran, terutama mengingat pemerintah tengah berupaya melakukan efisiensi di berbagai sektor.

Toha menambahkan, "Jangan terus-terusan KPU dan Bawaslu disorot sebagai lembaga yang melakukan pemborosan anggaran negara." Ia menekankan pentingnya dukungan semua pihak terhadap upaya pemerintah dalam melakukan rekonstruksi APBN dan APBD untuk menyejahterakan rakyat melalui program-program pemerintah. Toha juga menyoroti perlunya audit menyeluruh terhadap dana Pemilu 2024 yang mencapai Rp73 triliun.

Toha berharap agar KPU dan Bawaslu menunjukkan sensitivitas terhadap kondisi tersebut dan mempertimbangkan penundaan PSU. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek keagamaan dan efisiensi anggaran dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan PSU Pilkada.

Lebih lanjut, Toha menambahkan bahwa penundaan PSU juga akan memberikan waktu lebih bagi KPU dan Bawaslu untuk mempersiapkan pelaksanaan PSU dengan lebih matang dan memastikan prosesnya berjalan lancar dan transparan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

• Waktu pelaksanaan PSU yang berdekatan dengan Idul Fitri berpotensi mengurangi partisipasi pemilih.
• Potensi kendala logistik dan mobilitas pemilih menjelang Idul Fitri.
• Perlunya pertimbangan matang terkait alokasi anggaran dan efisiensi.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, Toha berharap agar KPU dan Bawaslu dapat meninjau ulang jadwal PSU Pilkada dan mengambil keputusan yang bijak dan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak.

Toha berharap agar keputusan yang diambil nantinya dapat mengakomodasi kepentingan keagamaan, efisiensi anggaran, dan kelancaran proses demokrasi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.