BPOM Terbitkan Aturan Baru: Transparansi Pengelolaan Dana BOK 2025 untuk Pengawasan Obat dan Makanan

BPOM luncurkan Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2025 untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2025 dalam pengawasan obat dan makanan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini diluncurkan untuk memastikan pengawasan obat dan makanan yang efektif, serta pengelolaan dana operasional yang transparan dan akuntabel. Peraturan tersebut diundangkan pada 20 Januari 2025 setelah ditetapkan pada 9 Januari 2025.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menjelaskan bahwa peraturan ini bertujuan agar setiap rupiah dana BOK dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran. "Melalui peraturan ini BPOM ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari dana BOK dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran. Dengan pengelolaan yang baik, kita dapat meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat dari produk yang berisiko terhadap kesehatan," ujar Kepala BPOM dalam keterangan resmi.

Dana BOK sendiri memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pengawasan obat dan makanan. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Peraturan ini menjadi pedoman bagi BPOM dan Dinas Kesehatan dalam pengelolaan dana BOK untuk belanja operasional program prioritas pengawasan obat dan makanan.

Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2025 mengatur berbagai aspek pengawasan, termasuk pengawasan terhadap pemenuhan komitmen Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) setelah 3 hingga 6 bulan penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Pengawasan ini meliputi bimbingan teknis keamanan pangan bagi pelaku usaha, pemeriksaan sarana IRTP, pendampingan pemenuhan corrective action and preventive action, serta pengawasan post-market (setelah produk beredar).

Pengawasan post-market mencakup pemeriksaan sarana dan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk IRTP. Selain itu, pemantauan produk pangan industri rumah tangga juga dilakukan melalui pengujian sampel, pengawasan iklan, dan tindak lanjut jika ditemukan pelanggaran. "Sedangkan pemantauan produk pangan industri rumah tangga dilakukan melalui pengujian sampel dan pengawasan iklan serta tindak lanjutnya," jelas Taruna Ikrar.

Peraturan ini juga mengatur pengawasan apotek dan toko obat untuk memastikan pemenuhan standar dan persyaratan yang telah ditetapkan. Fokus utama regulasi ini adalah memastikan kepatuhan terhadap standar dan persyaratan yang berlaku di sektor tersebut.

Dari sisi pengelolaan dana, peraturan ini memberikan panduan menyeluruh mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan penggunaan dana. Untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas, BPOM menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan penggunaan dana BOK sesuai dengan peruntukannya dan terhindar dari penyimpangan.

Penerbitan peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Pasal tersebut mengamanatkan adanya petunjuk teknis dalam pengelolaan dana BOK pengawasan obat dan makanan. Dengan demikian, peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOK serta memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pengawasan obat dan makanan di Indonesia akan semakin efektif dan terarah, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari produk-produk yang berisiko terhadap kesehatan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOK juga akan menjadi kunci keberhasilan program pengawasan ini.