Dana Alokasi Khusus Irigasi Sulsel Nihil di 2025 Akibat Efisiensi Anggaran

Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor irigasi di Sulawesi Selatan untuk tahun 2025 dipastikan nihil akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, mengancam sejumlah proyek perbaikan irigasi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) harus menghadapi kenyataan pahit di tahun 2025 ini. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor irigasi di provinsi tersebut dipastikan nihil. Hal ini merupakan dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Keputusan ini berdampak signifikan pada sejumlah proyek perbaikan irigasi yang telah direncanakan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sulawesi Selatan, Andi Darmawan Bintang, mengungkapkan kekecewaan atas keputusan ini. "DAK untuk Sulsel nol anggarannya," ujarnya di Makassar, Jumat lalu. Sebelumnya, pihaknya telah menerima pemberitahuan bahwa usulan anggaran telah disetujui. Namun, setelah revisi dari Kementerian Keuangan, angka tersebut berubah menjadi nol.

Ketiadaan dana ini menimbulkan kekhawatiran akan terhambatnya perbaikan infrastruktur irigasi di Sulsel. Proyek-proyek yang telah direncanakan sebelumnya kini terancam gagal terealisasi, berpotensi mengganggu produktivitas pertanian dan perekonomian daerah.

Pemerintah Provinsi Sulsel sebelumnya telah mengajukan proposal perbaikan irigasi di tiga Daerah Irigasi (DI) dengan total anggaran sekitar Rp16 miliar. Ketiga DI tersebut adalah DI Cambajawaya di Kabupaten Maros (Rp5,58 miliar), DI Bontoyeleng di Kabupaten Bulukumba (Rp3,75 miliar), dan DI Kalamisu di Kabupaten Sinjai (Rp6,62 miliar). Sayangnya, tidak satu pun dari usulan tersebut yang disetujui untuk tahun 2025.

"Dari Rp16 miliar yang kita usulkan dan tidak jadi turun, tentu akan ada dampaknya," ungkap Darmawan. Meskipun demikian, ia memastikan bahwa pelayanan tetap berjalan dan pemeliharaan irigasi secara berkala akan ditingkatkan. Perbaikan kerusakan akan dilakukan secara setempat dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia.

"Artinya kalau ada yang rusak, kita perbaikan setempat saja dengan anggaran yang ada," tambahnya. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meminimalisir dampak dari ketiadaan DAK irigasi.

Meskipun demikian, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sulawesi Selatan tetap optimis dan berencana untuk kembali mengajukan usulan anggaran DAK irigasi pada tahun 2026 mendatang.

Kebijakan efisiensi anggaran ini tampaknya tidak berdampak pada Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor irigasi di Sulsel, khususnya Bendungan Je'nelata. Hal ini dikarenakan pentingnya proyek tersebut dalam mengurangi potensi banjir di Makassar dan sekitarnya.

Darmawan menjelaskan bahwa Bendungan Je'nelata memiliki fungsi strategis dalam pengendalian banjir. Selain itu, adanya pendampingan biaya dari badan luar negeri juga menjadi faktor yang memungkinkan proyek ini tetap berjalan. "Di samping itu, karena ada biaya pendampingan dari badan luar negeri, jadi kita tetap punya kewajiban untuk melanjutkan proyek ini," jelas Darmawan.

Keberadaan pendanaan dari luar negeri tersebut menjadi penopang utama kelanjutan proyek Bendungan Je'nelata. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua proyek irigasi di Sulsel terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

Ketiadaan DAK irigasi di tahun 2025 ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Provinsi Sulsel. Namun, upaya-upaya untuk tetap menjaga kelancaran irigasi dan mengajukan kembali usulan anggaran di tahun berikutnya menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur pertanian di wilayahnya.