DPR Nilai Manfaat BPKH Rp11,56 Triliun Masih Kurang
Komisi VIII DPR menilai nilai manfaat Rp11,56 triliun dari pengelolaan dana haji oleh BPKH masih kurang optimal dan perlu ditingkatkan, meskipun dana kelolaan mencapai Rp171,65 triliun.
Jakarta, 6 Februari 2024 - Komisi VIII DPR RI menyatakan nilai manfaat sebesar Rp11,56 triliun dari total dana kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mencapai Rp171,65 triliun pada tahun 2024 masih perlu ditingkatkan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mengungkapkan bahwa angka tersebut masih di bawah 7 persen dari total dana kelolaan.
Dana Kelolaan BPKH dan Target Nilai Manfaat
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan BPKH di Kompleks Parlemen, Jakarta, Abdul Wachid menanggapi usulan BPKH terkait target Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025. BPKH mengusulkan dana kelolaan Rp188,86 triliun dan nilai manfaat Rp11,5 triliun. Wachid menjelaskan bahwa capaian Rp11,56 triliun masih di bawah target yang telah disepakati sebelumnya, yaitu Rp12,89 triliun, dengan catatan adanya setoran awal Rp35 juta.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, memaparkan bahwa total dana kelolaan BPKH hingga akhir 2024 mencapai Rp171,65 triliun, melampaui target sebesar Rp169,95 triliun. Meskipun nilai manfaat yang diperoleh mencapai Rp11,56 triliun, sedikit di atas target Rp11,52 triliun, DPR tetap mendorong peningkatan kinerja BPKH.
Pertumbuhan Dana Kelolaan BPKH
Fadlul Imansyah juga menyampaikan bahwa sejak Desember 2018 hingga Desember 2024, dana kelolaan BPKH tumbuh sebesar 52,78 persen, dengan compounded annual growth rate (CAGR) 7,32 persen. Ia menambahkan bahwa tren pertumbuhan ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan efektivitas pengelolaan dana oleh BPKH. Namun, Komisi VIII DPR menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan dana haji untuk mencapai nilai manfaat yang lebih besar.
Potensi Peningkatan Nilai Manfaat BPKH
Meskipun capaian BPKH dalam mengelola dana haji menunjukkan kinerja yang positif, DPR RI mendorong BPKH untuk terus berupaya meningkatkan nilai manfaat yang dihasilkan. Hal ini penting untuk memastikan dana haji dikelola secara optimal dan memberikan keuntungan yang maksimal bagi jemaah haji. Komisi VIII DPR akan terus memantau kinerja BPKH dan memastikan pengelolaan dana haji tetap transparan dan akuntabel.
Ke depan, BPKH perlu mempertimbangkan strategi investasi yang lebih agresif namun tetap aman, guna meningkatkan nilai manfaat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji juga harus terus dijaga untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh DPR RI akan menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan dana haji berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan manfaat optimal bagi jemaah.
Perlu adanya kajian mendalam mengenai strategi investasi yang tepat untuk mencapai target nilai manfaat yang lebih tinggi. BPKH juga perlu meningkatkan komunikasi publik untuk menjelaskan strategi investasi dan kinerja pengelolaan dana haji kepada masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap BPKH akan semakin meningkat dan mendukung keberhasilan pengelolaan dana haji di masa mendatang.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, kinerja BPKH dalam mengelola dana haji menunjukkan hasil yang positif. Namun, DPR RI mendorong BPKH untuk terus berupaya meningkatkan nilai manfaat yang dihasilkan. Hal ini penting untuk memastikan dana haji dikelola secara optimal dan memberikan keuntungan yang maksimal bagi jemaah haji. Komisi VIII DPR akan terus memantau kinerja BPKH dan memastikan pengelolaan dana haji tetap transparan dan akuntabel.