DPR Usul Batasi Komisi Agregator Taksi Online Maksimal 10 Persen

Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, mengusulkan pembatasan komisi aplikasi transportasi online terhadap pengemudi maksimal 10 persen demi masa depan keluarga pengemudi.

Jakarta, 3 Mei 2024 (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, menyerukan pembatasan komisi yang dikenakan oleh aplikasi transportasi online kepada para pengemudi maksimal 10 persen. Usulan ini muncul sebagai bentuk tanggung jawab jangka panjang untuk menjamin masa depan keluarga para pengemudi.

Menurut Napitupulu, langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan kesejahteraan para pengemudi. "Kami terus mendorong aplikasi terkait komisi 10 persen sebagai tanggung jawab kami untuk masa depan para pengemudi, untuk anak-anak mereka," katanya dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Sabtu.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap keluhan dari pengemudi ojek online (ojol) yang meminta agar potongan pendapatan mereka oleh aplikasi dikurangi menjadi maksimal 10 persen dari 30 persen saat ini. Para pengemudi berharap pemerintah dan DPR akan mengubah tuntutan mereka menjadi peraturan yang wajib dipatuhi oleh para pengelola aplikasi.

Sebagai anggota komisi yang bertanggung jawab atas infrastruktur dan pembangunan, Napitupulu menyatakan keprihatinannya terhadap pihak-pihak yang mengabaikan perjuangan para pengemudi online. "Mereka yang mengkhianati perjuangan para pengemudi sebenarnya mengkhianati masa depan anak-anak para pengemudi," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa upaya untuk mendukung para pengemudi terkait erat dengan kesejahteraan jutaan orang Indonesia. "Jika kita setuju untuk membatasi potongan tarif menjadi 10 persen, setidaknya 20 juta orang dapat hidup lebih sejahtera. Jadi, di mana masalahnya?" tanyanya.

Napitupulu juga menyoroti tantangan politik yang harus dihadapi di parlemen. Pada tahap awal, dibutuhkan 48 suara dari anggota Komisi V untuk meloloskan keputusan tersebut. Ia berjanji akan terus berjuang untuk menjadikan kebijakan ini menjadi peraturan resmi.

Sebelumnya, pemerintah juga menunjukkan dukungannya kepada para pengemudi online dengan membuat kebijakan yang mewajibkan aplikasi memberikan bonus hari raya (BHR) kepada para pengemudi menjelang Idul Fitri. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi kesejahteraan para pengemudi.

Usulan pembatasan komisi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan para pengemudi ojol dan keluarga mereka. Dengan mengurangi beban potongan komisi, diharapkan pendapatan bersih para pengemudi akan meningkat, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Namun, proses pengesahan kebijakan ini di DPR masih akan menghadapi tantangan politik. Perlu adanya dukungan yang kuat dari anggota Komisi V untuk meloloskan usulan tersebut. Adian Napitupulu dan pihak-pihak terkait akan terus berupaya untuk mewujudkan kebijakan ini demi kesejahteraan para pengemudi ojol di Indonesia.

Dukungan Pemerintah: Pemerintah sebelumnya telah menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan pengemudi online dengan mewajibkan aplikasi memberikan bonus hari raya (BHR) menjelang Idul Fitri. Ini merupakan langkah awal yang baik dalam upaya melindungi dan meningkatkan kesejahteraan para pengemudi.