DPR Usul Sistem Keuangan Digital Awasi Dana Desa Cegah Penyelewengan
Anggota DPR Yanuar Arif Wibowo mendorong penerapan sistem informasi keuangan digital untuk mengawasi dana desa secara real-time dan mencegah penyelewengan, menanggapi temuan PPATK terkait penggunaan dana desa untuk judi online.
Anggota Komisi V DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, menyoroti pentingnya sistem informasi keuangan digital untuk mengawasi penggunaan dana desa. Pernyataan ini disampaikan menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang dugaan penyelewengan dana desa untuk judi online di salah satu kabupaten Sumatera Utara. Setidaknya enam kepala desa terlibat dalam kasus ini, menurut data PPATK.
Yanuar menekankan urgensi sistem real-time yang terintegrasi. "Sekarang ini eranya aplikasi. Jadi sebenarnya sistem keuangan itu bisa diintegrasikan sehingga penggunaan dananya itu real time, bisa diakses karena kan ini dana rakyat, dana yang memang harus dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Transparansi pengelolaan dana desa juga penting, menurut Yanuar. Ia menyarankan publikasi informasi penggunaan dana desa melalui berbagai kanal, baik media sosial pemerintah desa (website, Instagram, dll.) maupun media konvensional (ditempel di balai desa).
Selain sistem digital, Yanuar juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan. Banyak aparatur desa mengaku kesulitan mengelola dana desa. Oleh karena itu, pelatihan rutin dan peningkatan kapasitas (upgrading) sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan mereka.
Pemerintah juga perlu memberdayakan tenaga pendamping profesional untuk membantu aparatur desa. Pengawasan berjenjang juga krusial, dimulai dari pemerintah pusat yang perlu melakukan pengawasan dan audit secara berkala. Penegakan hukum yang tegas juga penting untuk memberikan efek jera bagi yang menyalahgunakan dana desa.
Sistem pengawasan yang efektif, menurut Yanuar, akan memastikan dana desa digunakan sesuai peruntukan dan mencegah penyimpangan. Dengan demikian, dana desa dapat benar-benar bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan teknologi dan peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci keberhasilannya.
Kesimpulannya, usulan DPR ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Langkah-langkah yang diusulkan meliputi penerapan sistem informasi keuangan digital, publikasi informasi penggunaan dana desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta pengawasan dan penegakan hukum yang ketat.