Komisi VII DPR RI Tekankan Efisiensi Anggaran TVRI, RRI, dan ANTARA Tak Kurangi Kualitas Siaran

Komisi VII DPR RI memastikan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak mengurangi kualitas siaran TVRI, RRI, dan ANTARA serta meminta inovasi untuk menjaga kualitas program.

Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, menekankan pentingnya efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas siaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, RRI, dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII ke Sumatera Utara pada Rabu, 19 Februari 2024. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat Komisi VII dengan pimpinan ketiga lembaga tersebut di Jakarta.

Erna Sari Dewi menegaskan, "Dengan efisiensi ini tidak boleh mengurangi kualitas." Beliau memahami peran krusial ketiga lembaga tersebut dalam menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk daerah pelosok yang minim akses informasi. "Kita pahami lembaga-lembaga itu bisa mengakses dan memberikan informasi-informasi kepada masyarakat di pelosok, di desa yang tidak mendapatkan informasi dari siaran lain," jelasnya.

Oleh karena itu, Komisi VII mendorong TVRI, RRI, dan ANTARA untuk berinovasi dan meningkatkan kreativitas guna mempertahankan kualitas program siaran. Erna menekankan pentingnya mempertahankan program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. "Saya pikir program-program yang menyentuh kerakyatan itu sebenarnya harus bisa dipertahankan. Nah ini butuh kreativitas dari lembaga dengan keadaan seperti ini," ujarnya.

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, memimpin kunjungan kerja spesifik ini sebagai komitmen Komisi VII terhadap hasil rapat dengar pendapat sebelumnya. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) di tiga lembaga tersebut akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Saleh Daulay menyatakan, "Tujuan kunjungan kami untuk memastikan bahwa tidak ada yang dirumahkan dari dampak efisiensi anggaran di TVRI, RRI dan ANTARA." Beliau menyadari bahwa efisiensi anggaran merupakan tantangan yang harus dihadapi ketiga lembaga tersebut tanpa merugikan karyawan.

Komisi VII meminta agar tidak ada pemotongan honor karyawan akibat efisiensi anggaran. "Mereka juga harus bekerja seperti biasa seperti sebelum adanya efisiensi anggaran," tegas Saleh Daulay. Komisi VII berkomitmen untuk mengawasi agar kebijakan efisiensi tidak berdampak negatif terhadap kualitas siaran dan kesejahteraan karyawan.

Komisi VII juga menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan anggaran agar tetap dapat menghasilkan program-program berkualitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga lembaga tersebut diharapkan mampu beradaptasi dengan kebijakan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas siaran yang telah mereka bangun selama ini.

Dalam konteks efisiensi anggaran, TVRI, RRI, dan ANTARA didorong untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Hal ini termasuk mengevaluasi program-program yang kurang efektif dan mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran. Inovasi teknologi dan strategi penyiaran yang efisien juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini.

Komisi VII berharap agar ketiga lembaga tersebut dapat terus memberikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Komitmen untuk menjaga kualitas siaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran menjadi prioritas utama. Hal ini penting untuk memastikan akses informasi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil.

Kunjungan kerja Komisi VII ini menunjukkan komitmen pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan anggaran dan kinerja lembaga-lembaga negara. Komisi VII akan terus memantau implementasi kebijakan efisiensi anggaran dan memastikan agar tidak berdampak negatif terhadap kualitas siaran dan kesejahteraan karyawan TVRI, RRI, dan ANTARA.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dari Komisi VII DPR RI, diharapkan TVRI, RRI dan ANTARA dapat terus menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia, meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran.