KPU Koordinasi dengan Kemendagri Soal Biaya PSU Pilkada 2024: Tantangan Anggaran Rp1 Triliun

KPU menghadapi tantangan besar dalam membiayai PSU Pilkada 2024 di 24 daerah, berkoordinasi dengan Kemendagri dan DPR untuk mencari solusi anggaran yang mencapai sekitar Rp1 triliun.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menghadapi tantangan besar dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah. KPU harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencari solusi pembiayaan yang diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, mengungkapkan kendala utama terletak pada keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah-daerah tersebut.

Afifuddin menjelaskan bahwa KPU hanya bertindak sebagai penerima anggaran, sehingga ketersediaan dana menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. "Kalau pemerintah daerahnya tidak tersedia lagi, terutama daerah yang PSU 100 persen TPS di kabupaten/kota atau provinsi tersebut, maka kami berkomunikasi dengan Kemendagri untuk kemudian dicarikan solusinya," ungkap Afifuddin dalam keterangan pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (3/3).

Situasi ini semakin rumit karena berdasarkan inventarisasi bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, diketahui bahwa daerah-daerah tersebut hanya mampu menanggung kurang dari 30 persen dari total kebutuhan biaya PSU. Oleh karena itu, koordinasi intensif dengan Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait menjadi sangat krusial untuk mengatasi defisit anggaran yang signifikan ini.

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, turut menyoroti terbatasnya anggaran PSU di 24 daerah tersebut. DPR RI pun kini tengah mengupayakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp700 miliar untuk menambal defisit anggaran yang ada. Hal ini dilakukan untuk memastikan PSU dapat berjalan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan jadwal yang telah ditetapkan KPU.

Pemerintah, melalui Kemendagri dan Kementerian Keuangan, telah menyatakan kesiapannya untuk mendukung alokasi APBN tersebut. Keputusan resmi terkait dukungan APBN ini akan diumumkan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, serta penyelenggara pemilu pada 10 Maret 2025. Koordinasi yang erat antar lembaga ini diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan pembiayaan PSU.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, memang mengatur bahwa sumber pembiayaan pemilihan kepala daerah berasal dari APBD masing-masing, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, dalam konteks PSU ini, keterbatasan dana di tingkat daerah memaksa KPU untuk mencari alternatif pembiayaan dari sumber lain.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah resmi memerintahkan PSU di 24 daerah setelah memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024. Putusan ini diumumkan dalam sidang pleno pada Senin (24/2), setelah MK memeriksa 40 perkara secara lanjut. Dari seluruh perkara yang diperiksa, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya.

Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar PSU. KPU di daerah terkait wajib menjalankan putusan ini sesuai instruksi MK. Selain itu, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan, yaitu perintah rekapitulasi ulang hasil suara di Kabupaten Puncak Jaya dan perbaikan penulisan keputusan KPU di Kabupaten Jayapura.

Dengan demikian, MK telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024. Proses PSU di 24 daerah ini akan menjadi fokus utama KPU dalam waktu dekat, dan ketersediaan anggaran menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan PSU yang transparan dan akuntabel.

Tantangan pendanaan ini menjadi sorotan penting, mengingat pentingnya memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Koordinasi yang baik antara KPU, Kemendagri, dan DPR diharapkan dapat menghasilkan solusi yang tepat guna mengatasi defisit anggaran dan memastikan integritas proses demokrasi di Indonesia.