Mahasiswa Jember Demo Tolak UU Minerba dan Efisiensi Anggaran: Indonesia Gelap?

Ratusan mahasiswa di Jember menggelar aksi unjuk rasa di depan DPRD, menolak UU Minerba, efisiensi anggaran, dan pembentukan Badan Pengelola Investasi 'Danantara', menyatakan keprihatinan atas kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.

Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Jember, Jawa Timur, mengguncang gedung DPRD pada Jumat sore, 21 Februari 2024. Mereka, yang tergabung dalam Solidaritas Jember Melawan, menyuarakan penolakan terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Aksi ini diawali dengan longmarch dari kampus Universitas Jember menuju bundaran DPRD, diiringi orasi dan poster-poster bertema "Indonesia Gelap". Tuntutan utama mereka adalah penolakan terhadap Undang-Undang Minerba, efisiensi anggaran pemerintah, dan pembentukan Badan Pengelola Investasi 'Danantara'.

Koordinator aksi, Hasyisy Ahmad, menjelaskan bahwa aksi ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas sejumlah kebijakan pemerintah. Menurutnya, "Sebagai negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, segala keputusan dan kebijakan yang ditetapkan seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat." Ia menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, dan menyatakan bahwa revisi UU Minerba dilakukan secara terburu-buru dan minim partisipasi publik, bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan demokrasi.

Hujan deras yang mengguyur Jember tidak menyurutkan semangat para mahasiswa. Mereka tetap bertekad menyampaikan aspirasi mereka. Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menemui para demonstran dan menyatakan kesiapannya untuk meneruskan aspirasi tersebut ke tingkat nasional. "Kami siap bersama mahasiswa untuk mengawal kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Kami akan melanjutkan aspirasi Solidaritas Jember Melawan ke DPR RI," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Salah satu tuntutan utama Solidaritas Jember Melawan adalah penolakan terhadap revisi Undang-Undang Minerba. Hasyisy Ahmad berpendapat bahwa UU Minerba yang baru disahkan dinilai merugikan rakyat dan mengancam kelestarian lingkungan. Proses penyusunannya yang terburu-buru dan minim partisipasi publik menjadi sorotan utama. Mahasiswa khawatir akan dampak negatif UU ini terhadap keadilan, lingkungan, dan kemajuan bangsa.

Mereka meminta agar DPRD Jember turut serta menyuarakan penolakan terhadap UU Minerba ini dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Para mahasiswa berharap agar wakil rakyat dapat menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dengan pemerintah pusat.

Mahasiswa menekankan pentingnya menjaga keadilan dan kelestarian lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Mereka percaya bahwa revisi UU Minerba yang ada tidak mencerminkan hal tersebut.

Selain UU Minerba, Solidaritas Jember Melawan juga menolak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Pemotongan anggaran sebesar Rp306 triliun untuk kementerian dan lembaga pemerintahan menimbulkan kekhawatiran, terutama dampaknya terhadap sektor pendidikan.

Mahasiswa menilai pemotongan anggaran di sektor pendidikan akan berdampak pada peningkatan biaya pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini akan semakin memperburuk ketimpangan pendidikan di Indonesia dan menghambat akses serta kualitas pendidikan bagi masyarakat.

Mereka khawatir kebijakan ini akan semakin menyulitkan mahasiswa dari kalangan kurang mampu untuk mengakses pendidikan tinggi. Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran tersebut dan memprioritaskan sektor pendidikan.

Pembentukan Badan Pengelola Investasi 'Danantara' (Daya Anagata Nusantara) juga menjadi sorotan mahasiswa. Mereka mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas badan tersebut serta potensi dampak negatifnya terhadap perekonomian Indonesia. Mahasiswa menuntut agar pemerintah menjelaskan secara rinci mengenai rencana dan mekanisme kerja badan ini.

Kekhawatiran akan potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang menjadi alasan utama penolakan terhadap pembentukan badan ini. Mahasiswa meminta agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berdampak luas pada perekonomian nasional.

Mereka mendesak agar pemerintah melibatkan lebih banyak pihak, termasuk mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan-kebijakan yang berdampak besar pada kehidupan rakyat.

Aksi demonstrasi ini menunjukkan kepedulian mahasiswa terhadap berbagai isu krusial yang terjadi di Indonesia. Mereka berharap aspirasi mereka dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPRD Jember.