NTT Komitmen Pertahankan Opini WTP: Gubernur Tegaskan Pentingnya Tata Kelola Keuangan yang Baik

Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menegaskan komitmen daerah untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, menyampaikan komitmen tinggi daerahnya untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disampaikannya dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pernyataan tersebut disampaikan saat menyambut kunjungan kerja Ketua BPK RI, Isma Yatun, di Kupang pada Selasa, 22 April.

Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang baik, efektif, dan efisien. Menurutnya, upaya ini merupakan kunci untuk mempertahankan opini WTP yang telah diraih secara beruntun. Ia juga menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap peran BPK RI dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. "Kami tentu akan berusaha memperbaiki dan mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, efektif dan efisien. Ini adalah upaya kami agar opini WTP tersebut tetap berlanjut dan dapat kami pertahankan," tegas Gubernur Melki.

Kunjungan Ketua BPK RI ke NTT bukan hanya sekadar kunjungan biasa. Agenda penting dalam kunjungan tersebut termasuk pertemuan dengan jajaran BPK Perwakilan Provinsi NTT. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi NTT dengan BPK RI, guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah.

Provinsi NTT telah berhasil meraih opini WTP dari BPK RI selama sembilan tahun berturut-turut, sejak tahun 2015 hingga Mei 2024. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Namun, Gubernur Melki Laka Lena menyadari bahwa mempertahankan prestasi tersebut membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi yang solid antara Pemerintah Provinsi NTT dan BPK RI. Kerja sama yang erat ini diharapkan dapat memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap akuntabel dan transparan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, opini WTP dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan di masa mendatang.

Ketua BPK RI, Isma Yatun, turut menyampaikan pentingnya kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan BPK RI. Menurutnya, hal ini merupakan kunci untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah agar tetap akuntabel dan transparan. "Hal ini sebagai upaya menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah tetap akuntabel dan transparan," ujar Isma Yatun.

Meskipun telah meraih opini WTP selama sembilan tahun berturut-turut, Pemerintah Provinsi NTT tetap berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan sistem keuangan daerah. Beberapa langkah konkrit yang akan dilakukan antara lain:

• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pengelolaan keuangan daerah.
• Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SIP).
• Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
• Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar SKPD.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di NTT akan semakin baik dan transparan, sehingga opini WTP dapat terus dipertahankan di tahun-tahun mendatang. Komitmen dan kerja keras dari seluruh pihak terkait sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Keberhasilan NTT dalam mempertahankan opini WTP selama sembilan tahun berturut-turut menjadi contoh yang baik bagi daerah lain di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dengan komitmen yang kuat, tata kelola keuangan daerah yang baik dapat dicapai dan dipertahankan. Ke depan, diharapkan NTT dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat NTT.