Ombudsman NTT Imbau Kepala Daerah Baru Kurangi Pesta, Fokus pada Pelayanan Publik

Ombudsman NTT meminta 22 kepala daerah yang baru dilantik untuk mengurangi pesta dan fokus pada efisiensi anggaran demi pelayanan publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

Kupang, 21 Februari 2024 - Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengeluarkan imbauan penting kepada 22 kepala daerah yang baru saja dilantik. Imbauan tersebut menekankan pentingnya pengurangan perayaan pesta dan syukuran yang selama ini menjadi budaya di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan menyusul pelantikan tersebut dan mengingat kondisi ekonomi saat ini.

Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, menyampaikan imbauan ini di Kupang pada Jumat lalu. Ia menjelaskan bahwa pengurangan pesta dan seremoni berlebihan bertujuan untuk menghemat pengeluaran keuangan daerah. Langkah ini dinilai sebagai bentuk empati pemerintah terhadap warga NTT yang masih hidup dalam kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Situasi ekonomi global yang kurang menguntungkan dan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat turut menjadi pertimbangan. Transfer dana daerah dari pusat pun berkurang, sehingga kepala daerah dituntut untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran yang ada. Oleh karena itu, penghematan menjadi penting untuk memastikan program-program prioritas tetap berjalan.

Darius Beda Daton berharap para kepala daerah baru tetap semangat melayani masyarakat meskipun dengan keterbatasan anggaran. Ia mengingatkan bahwa pesta pilkada telah usai dan saatnya fokus pada kerja nyata untuk melayani masyarakat. Waktu lima tahun masa jabatan dinilai singkat untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan.

Selain penghematan, Ombudsman NTT juga menekankan pentingnya konsolidasi birokrasi. Proses pemilihan kepala daerah seringkali memicu perpecahan di internal birokrasi. Kondisi ini perlu diatasi agar tidak menghambat pencapaian visi dan misi kepala daerah.

“Pesta pilkada sudah selesai, dan saatnya bekerja dan melayani masyarakat karena waktu lima tahun itu sangat cepat,” ujar Darius. Ia menambahkan, “Jangan biarkan mereka terus berkeping-keping hingga lima tahun sehingga mengganggu proses pencapaian visi misi.”

Oleh karena itu, para pemimpin daerah didorong untuk menyatukan kembali birokrasi yang terkotak-kotak. Birokrat dianggap sebagai elemen penting dalam menjalankan visi dan misi kepala daerah.

Ombudsman NTT juga merekomendasikan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya pada belanja operasional. Dana tersebut diimbau untuk diprioritaskan pada pelayanan publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

Efisiensi anggaran harus dimulai dari kepala daerah sebagai contoh utama, yang kemudian diikuti oleh seluruh perangkat daerah. Hal ini penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang bertanggung jawab dan efektif.

“Terima kasih atas kerelaan dan pengorbanan diri menjadi pelayanan bagi seluruh warga di provinsi dan kabupaten/kota masing-masing selama lima tahun ke depan,” tutup Darius.

Dengan demikian, imbauan Ombudsman NTT ini menekankan pentingnya keseimbangan antara perayaan budaya dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah untuk kepentingan masyarakat luas. Prioritas pelayanan publik, khususnya bagi kelompok rentan, menjadi fokus utama dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien.