Papua Barat Deflasi 1,98 Persen di Februari 2025: Tarif Listrik hingga Ikan Ekor Kuning Jadi Penentu

Provinsi Papua Barat mengalami deflasi tahunan 1,98 persen pada Februari 2025, dipengaruhi penurunan harga sejumlah komoditas penting seperti tarif listrik dan beberapa jenis ikan.

Provinsi Papua Barat mencatatkan deflasi tahunan sebesar 1,98 persen pada Februari 2025. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Merry, dalam konferensi pers di Manokwari pada Senin, 3 Maret 2025. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan tersebut tercatat sebesar 103,98. Deflasi ini lebih dalam dibandingkan bulan Januari 2025 yang hanya mencapai 0,44 persen (yoy).

Penurunan harga sejumlah komoditas menjadi penyebab utama deflasi ini. Beberapa kelompok pengeluaran utama mengalami penurunan indeks harga. BPS mencatat deflasi ini terjadi secara tahunan (year on year/yoy) dan bulanan (month to month/mtm).

Lebih lanjut, Merry menjelaskan bahwa deflasi bulanan Februari 2025 mencapai 1,41 persen (mtm), angka yang lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 2,29 persen (mtm). Kondisi ini berbanding terbalik dengan bulan Februari 2024 yang justru mengalami inflasi sebesar 0,06 persen (mtm).

Beberapa komoditas utama berkontribusi signifikan terhadap deflasi yang terjadi di Papua Barat. Untuk deflasi tahunan, lima komoditas penyumbang terbesar adalah tarif listrik, ikan ekor kuning, tomat, kangkung, dan bayam. Penurunan harga komoditas-komoditas ini menekan angka inflasi secara keseluruhan.

Sementara itu, deflasi bulanan didorong oleh penurunan harga lima komoditas utama lainnya, yaitu ikan ekor kuning, tarif listrik, ikan cakalang, cabai rawit, dan tomat. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan harga bahan pangan dan energi turut berperan penting dalam deflasi yang terjadi.

Kelompok pengeluaran perumahan, air, dan bahan bakar rumah tangga menjadi penyumbang deflasi terbesar, dengan komoditas seperti tarif listrik, cat tembok, dan paku mengalami penurunan harga. Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga turut berkontribusi pada deflasi bulanan, terutama karena penurunan harga ikan cakalang, ekor kuning, dan cabai rawit.

Data yang dirilis BPS menunjukkan tren penurunan harga yang cukup signifikan di beberapa sektor. Hal ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami dampaknya terhadap perekonomian Papua Barat. Apakah deflasi ini merupakan indikasi dari pelemahan daya beli masyarakat atau faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan?

Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu mencermati data ini dengan seksama. Analisis mendalam diperlukan untuk menentukan kebijakan yang tepat guna mengantisipasi dampak deflasi terhadap perekonomian daerah. Apakah deflasi ini berdampak positif atau negatif bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat perlu dikaji lebih lanjut.

Diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami implikasi jangka panjang dari deflasi ini terhadap perekonomian Papua Barat. Apakah penurunan harga ini berkelanjutan atau hanya bersifat sementara? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab untuk merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang tepat.

"Deflasi tahunan Februari 2025 lebih dalam dibanding bulan Januari 2025 yang tercatat 0,44 persen (yoy)," kata Kepala BPS Provinsi Papua Barat Merry saat konferensi pers di Manokwari, Senin. "Deflasi bulanan pada Februari 2025 berbanding terbalik dengan bulan yang sama tahun 2024 karena terjadi inflasi 0,06 persen (mtm)," tambahnya.

Deflasi yang dialami Papua Barat pada Februari 2025 perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan stakeholders terkait. Analisis komprehensif dan langkah-langkah strategis diperlukan untuk memastikan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat tetap terjaga.