Partisipasi Perempuan di Pilkada 2024 Naik Signifikan, Wamendagri Ungkap Tantangannya

Wamendagri Bima Arya Sugiarto laporkan peningkatan signifikan partisipasi perempuan dalam Pilkada 2024, namun juga soroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengumumkan peningkatan pesat partisipasi perempuan dalam Pilkada Serentak 2024. Data yang dipaparkan dalam Seminar Refleksi dan Evaluasi Keterwakilan Perempuan pada Tahun Politik di Jakarta, Senin (17/3), menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan Pilkada sebelumnya. Peningkatan ini terlihat dari jumlah perempuan yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah (cakada/cawakada), serta jumlah perempuan yang berhasil memenangkan pilkada.

Berdasarkan data yang disampaikan Wamendagri, sebanyak 309 perempuan atau sekitar 19,92 persen dari total peserta menjadi cakada/cawakada. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Pilkada 2015 (7,47 persen), 2017, 2018, dan 2020 (11 persen). Dari 309 calon perempuan, 109 berhasil memenangkan pilkada, meliputi 2 gubernur, 5 wakil gubernur, 9 wali kota, 15 wakil wali kota, 34 bupati, dan 44 wakil bupati. "Kita bicara calonnya, belum terpilih. Ini bicara calon. Akan tetapi, kalau dilihat dari sebelumnya, 'kan calonnya lebih sedikit, mungkin karena pada tahun 2024 pilkadanya juga serentak," ujar Bima Arya.

Peningkatan partisipasi perempuan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam politik Indonesia. Namun, Wamendagri juga mengingatkan akan pentingnya melihat capaian ini secara komprehensif, tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas keterwakilan perempuan.

Meskipun terjadi peningkatan signifikan, Bima Arya juga menyoroti beberapa tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam kancah politik. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya ruang di internal partai politik bagi kader perempuan untuk berkompetisi. Bima menekankan pentingnya kaderisasi internal partai politik untuk mendorong lebih banyak perempuan maju sebagai calon pemimpin daerah.

Selain itu, jaringan perempuan yang dibangun pasca-Reformasi dinilai belum cukup kuat untuk mendukung penuh kesuksesan kandidat perempuan. Hal ini membutuhkan strategi yang lebih terarah dan kolaboratif untuk memperkuat jaringan dan dukungan tersebut. Wamendagri juga menekankan pentingnya memperhatikan kualitas keterwakilan perempuan secara substantif, bukan hanya jumlahnya.

Bima Arya memberikan contoh anggota legislatif perempuan yang mampu mengartikulasikan isu-isu yang tidak hanya terbatas pada isu perempuan. "Kalau kita lihat cukup banyak sebetulnya perempuan yang bisa mengartikulasikan isu-isu yang bukan hanya isu perempuan," jelasnya. Hal ini menunjukkan pentingnya kualitas kepemimpinan perempuan yang mampu membawa perubahan positif di berbagai sektor.

Wamendagri Bima Arya juga menekankan pentingnya memperhatikan kualitas keterwakilan perempuan. Ia berpendapat bahwa narasi yang dibangun oleh kader perempuan yang berhasil memenangkan kontestasi perlu diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah perempuan yang terpilih, tetapi juga dampak positif yang dihasilkan dari kepemimpinan mereka.

Kemendagri, menurut Bima Arya, membuka ruang untuk gagasan-gagasan bernas guna meningkatkan kualitas keterwakilan perempuan. Seminar ini menjadi momentum untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, baik melalui edukasi maupun regulasi. "Kami percaya makin inklusif proses ini maka makin baik kualitasnya," pungkas Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mendorong partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan.

Kesimpulannya, peningkatan partisipasi perempuan dalam Pilkada 2024 merupakan langkah positif menuju kesetaraan gender dalam politik Indonesia. Namun, tantangan masih ada dan perlu diatasi secara bersama-sama melalui kaderisasi partai politik yang lebih inklusif, penguatan jaringan perempuan, dan fokus pada kualitas kepemimpinan perempuan.