LIVE

Pemberantasan Korupsi di BUMN: Langkah Penting Menuju Danantara yang Bersih

Wakil Ketua Umum NCW menilai pemberantasan korupsi di BUMN, termasuk kasus Pertamina, sebagai langkah krusial untuk memastikan Badan Pengelola Investasi Danantara bebas dari korupsi dan menarik investor global.

#planetantara
Pengamat optimistis Danantara, badan pengelola investasi baru, akan memperkuat BUMN, mengurangi ketergantungan pada investasi asing, dan mendorong hilirisasi serta transisi energi. (©© 2025 Antaranews)

Kejaksaan Agung (Kejagung) baru-baru ini menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. Kasus ini melibatkan sejumlah direktur dan pejabat tinggi perusahaan, serta pihak eksternal. Langkah penegakan hukum ini dinilai penting untuk memastikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) terbebas dari praktik korupsi dan membangun kepercayaan investor.

Wakil Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW), Donny Manurung, menyatakan bahwa pemberantasan korupsi di BUMN merupakan langkah strategis untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan menarik bagi investor domestik maupun internasional. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas di BUMN menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepercayaan investor. "Langkah bersih-bersih ini bukan hanya dinantikan masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi sinyal positif bagi investor global. Dengan BUMN yang bersih dan transparan, investor tidak akan takut lagi berurusan dengan Indonesia," ujar Donny.

Pembentukan superholding Danantara, dengan Pertamina sebagai salah satu pilar utamanya, semakin mempertegas urgensi pemberantasan korupsi di BUMN. Donny menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto ingin memastikan Danantara bersih dari praktik korupsi. Hal ini, menurutnya, menjadi angin segar bagi masyarakat dan dunia investasi. Donny juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang maksimal terhadap para tersangka, agar tidak ada kompromi dalam memberikan hukuman dan reputasi Indonesia tetap terjaga di mata dunia.

Tersangka Kasus Korupsi Pertamina

Sembilan tersangka yang telah ditetapkan Kejagung meliputi Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, dan Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Mereka diduga terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.

Selain itu, Kejagung juga menetapkan Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak sebagai tersangka.

Para tersangka tersebut diduga terlibat dalam berbagai tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Proses hukum akan terus berjalan untuk mengungkap seluruh fakta dan memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku.

Dampak Positif Pemberantasan Korupsi bagi Investasi

Pemberantasan korupsi di BUMN memiliki dampak positif yang signifikan terhadap iklim investasi di Indonesia. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, investor akan merasa lebih aman dan percaya diri untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini akan mendorong masuknya investasi asing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini akan memperkuat stabilitas politik dan ekonomi, serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif. Kepercayaan investor global akan meningkat, sehingga Indonesia akan semakin menarik bagi investasi asing langsung (FDI).

Langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam pemberantasan korupsi di BUMN menunjukkan komitmen yang kuat untuk menciptakan tata kelola yang baik dan bersih. Hal ini akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian Indonesia dan kesejahteraan rakyat.

Kesimpulannya, pemberantasan korupsi di BUMN, khususnya dalam kasus Pertamina, merupakan langkah penting untuk memastikan Danantara beroperasi secara bersih dan transparan, menarik investor, dan meningkatkan kepercayaan publik. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan menjadi kunci keberhasilan upaya ini.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter Redaksi Merdeka
Perketat Tata Kelola Danantara: Cegah Korupsi di Lembaga Pengelola Aset Negara

Pengamat hukum minta pemerintah perketat tata kelola Danantara untuk mencegah potensi korupsi besar-besaran pada pengelolaan aset negara senilai lebih dari 900 miliar dolar AS.

#planetantara
DPR Panggil Pertamina, Bahas Kasus Korupsi Minyak dan Kesiapan Lebaran

Komisi VI DPR akan memanggil Pertamina pada 12 Maret untuk membahas kasus korupsi minyak tahun 2018-2023 dan kesiapan menghadapi Lebaran.

#planetantara
Danantara: Dorongan Efisiensi dan Transparansi BUMN Menurut Menko Luhut

Menko Luhut Pandjaitan menilai pembentukan Danantara, pengelola aset negara senilai Rp9.480 triliun, mendorong efisiensi dan transparansi BUMN serta menarik minat investasi asing, seperti dari Abu Dhabi.

#planetantara
Danantara: Dorongan Efisiensi dan Transparansi BUMN Menurut Menko Luhut

Menko Luhut Pandjaitan menilai pembentukan Danantara, pengelola aset negara senilai Rp9.480 triliun, mendorong efisiensi dan transparansi BUMN serta menarik minat investasi asing, seperti dari Abu Dhabi.

#planetantara
Danantara: Harapan Baru untuk Kurangi Ketergantungan BUMN pada PMN

Ekonom Wijayanto Samirin optimistis Danantara, badan investasi baru, dapat mengurangi ketergantungan BUMN pada Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan menarik investasi dan mitra strategis, meskipun tantangan seperti kerumitan regulasi dan potensi politisasi

konten ai
Urgensi Danantara bagi Indonesia: Solusi Ekonomi atau Jebakan Baru?

Danantara, lembaga pengelola investasi negara, diproyeksikan sebagai solusi pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun potensi korupsi dan masalah transparansi menimbulkan kekhawatiran publik.

#planetantara
KPK Siap Awasi BPI Danantara, BUMN Strategis Pengelola Aset Negara Triliunan Dolar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya mengawasi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang mengelola aset negara senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

#planetantara
Kepala OIKN Berharap Danantara Ikut Kembangkan IKN Nusantara

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, berharap Danantara, lembaga pengelola investasi negara, berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur dengan mengalokasikan sebagian dananya.

#planetantara
Korupsi PUPR Lebong, Bengkulu: Kerugian Negara Capai Rp1,1 Miliar

Kejari Lebong, Bengkulu, mengungkap kasus korupsi di Dinas PUPR dengan kerugian negara mencapai Rp1,1 miliar, terkait proyek pemeliharaan jembatan dan tebas bayang tahun 2023; penggeledahan kantor dan penetapan tersangka segera dilakukan.

Sumber Antara
Danantara: Terbuka untuk Investigasi KPK dan Audit BPK, Tegaskan Tak Kebal Hukum

Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa Danantara tidak kebal hukum dan terbuka untuk investigasi KPK serta audit BPK terkait pengelolaan aset negara senilai lebih dari USD900 miliar.

#planetantara
Mantan Kadis Pertanian Bengkulu Tengah Kembalikan Kerugian Negara Rp153,9 Juta

Mantan Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Tengah, Endang Sumantri, mengembalikan kerugian negara sebesar Rp153,9 juta terkait kasus korupsi pembangunan Gedung Puskeswan dan Kantor Balai Penyuluhan Pertanian tahun 2022, sementara 10 terdakwa lain menjalani si

Sumber Antara
BUMN Makin Bersih Usai Penindakan Korupsi Minyak Mentah: NCID Yakin!

Direktur NCID, Jajat Nurjaman, optimis BUMN akan semakin bersih setelah tuntasnya penanganan kasus korupsi minyak mentah yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun.

#planetantara
Luhut: Danantara Butuh Profesional untuk Kelola Investasi Triliunan Rupiah

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) demi memaksimalkan potensi investasi strategis Indonesia.

#planetantara