Pemberantasan Korupsi di BUMN: Langkah Penting Menuju Danantara yang Bersih

Wakil Ketua Umum NCW menilai pemberantasan korupsi di BUMN, termasuk kasus Pertamina, sebagai langkah krusial untuk memastikan Badan Pengelola Investasi Danantara bebas dari korupsi dan menarik investor global.

Kejaksaan Agung (Kejagung) baru-baru ini menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. Kasus ini melibatkan sejumlah direktur dan pejabat tinggi perusahaan, serta pihak eksternal. Langkah penegakan hukum ini dinilai penting untuk memastikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) terbebas dari praktik korupsi dan membangun kepercayaan investor.

Wakil Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW), Donny Manurung, menyatakan bahwa pemberantasan korupsi di BUMN merupakan langkah strategis untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan menarik bagi investor domestik maupun internasional. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas di BUMN menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepercayaan investor. "Langkah bersih-bersih ini bukan hanya dinantikan masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi sinyal positif bagi investor global. Dengan BUMN yang bersih dan transparan, investor tidak akan takut lagi berurusan dengan Indonesia," ujar Donny.

Pembentukan superholding Danantara, dengan Pertamina sebagai salah satu pilar utamanya, semakin mempertegas urgensi pemberantasan korupsi di BUMN. Donny menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto ingin memastikan Danantara bersih dari praktik korupsi. Hal ini, menurutnya, menjadi angin segar bagi masyarakat dan dunia investasi. Donny juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang maksimal terhadap para tersangka, agar tidak ada kompromi dalam memberikan hukuman dan reputasi Indonesia tetap terjaga di mata dunia.

Sembilan tersangka yang telah ditetapkan Kejagung meliputi Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, dan Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Mereka diduga terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.

Selain itu, Kejagung juga menetapkan Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak sebagai tersangka.

Para tersangka tersebut diduga terlibat dalam berbagai tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Proses hukum akan terus berjalan untuk mengungkap seluruh fakta dan memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku.

Pemberantasan korupsi di BUMN memiliki dampak positif yang signifikan terhadap iklim investasi di Indonesia. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, investor akan merasa lebih aman dan percaya diri untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini akan mendorong masuknya investasi asing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini akan memperkuat stabilitas politik dan ekonomi, serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif. Kepercayaan investor global akan meningkat, sehingga Indonesia akan semakin menarik bagi investasi asing langsung (FDI).

Langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam pemberantasan korupsi di BUMN menunjukkan komitmen yang kuat untuk menciptakan tata kelola yang baik dan bersih. Hal ini akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian Indonesia dan kesejahteraan rakyat.

Kesimpulannya, pemberantasan korupsi di BUMN, khususnya dalam kasus Pertamina, merupakan langkah penting untuk memastikan Danantara beroperasi secara bersih dan transparan, menarik investor, dan meningkatkan kepercayaan publik. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan menjadi kunci keberhasilan upaya ini.