Pemkab Bekasi Realisasikan 20 Persen Belanja APBD 2025: Evaluasi dan Harmonisasi Metode Penghitungan

Pemerintah Kabupaten Bekasi merealisasikan 20 persen belanja APBD 2025 di triwulan pertama, namun perbedaan metode penghitungan antar OPD menjadi sorotan dan akan segera diharmonisasikan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, telah merealisasikan 20 persen belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 hingga akhir triwulan pertama. Realisasi ini, menurut Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Jaoharul Alam, sesuai dengan rencana anggaran. Namun, prosesnya mengungkapkan tantangan dalam hal transparansi dan keseragaman metode penghitungan anggaran di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pernyataan tersebut disampaikan Jaoharul Alam pada Kamis di Cikarang. Ia menjelaskan bahwa meskipun rata-rata realisasi serapan anggaran mencapai 20 persen, mayoritas kegiatan masih berada pada tahap awal, seperti perencanaan dan proses tender. Hal ini menjadi fokus evaluasi dalam rapat pimpinan awal pekan ini.

Ketidakseragaman metode penghitungan menjadi kendala utama. "Penghitungan di masing-masing OPD masih menggunakan metode yang berbeda-beda dan hanya menyajikan angka persentase tanpa merinci tahapan yang tengah berjalan," ungkap Jaoharul Alam. Kondisi ini menyebabkan gambaran realisasi fisik pembangunan belum sepenuhnya akurat, meskipun angka persentase mungkin terlihat tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemkab Bekasi berencana mendatangkan ahli guna merumuskan metode penghitungan serapan anggaran yang seragam dan lebih akurat. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan APBD. "Yang tergambar selama ini hanya persentase realisasi fisik tanpa menjelaskan proses di baliknya. Oleh karena itu, kami mengundang ahli untuk menyusun metode penghitungan yang lebih akurat dan transparan," jelas Jaoharul Alam.

Selain itu, Pemkab Bekasi juga akan menyelaraskan kebijakan serapan anggaran dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Realisasi di triwulan pertama akan menjadi dasar evaluasi untuk anggaran triwulan berikutnya. Evaluasi mingguan penyerapan APBD dan realisasi fisik terus dilakukan, namun perbedaan sistem penghitungan masih menjadi tantangan.

Kepala Bagian Pembangunan pada Setda Kabupaten Bekasi, Ikhsan Firmansah, menambahkan bahwa workshop OPD telah digelar untuk menyamakan persepsi mengenai penghitungan realisasi kegiatan fisik dalam dokumen pelaksanaan anggaran 2025. Harapannya, penghitungan yang lebih transparan dan terukur akan memungkinkan evaluasi penyerapan APBD yang lebih optimal dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah.

• Mengundang ahli untuk merumuskan metode penghitungan serapan anggaran yang seragam.
• Menyelaraskan kebijakan serapan anggaran dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
• Melakukan evaluasi mingguan penyerapan APBD dan realisasi fisik.
• Menggelar workshop OPD untuk menyamakan persepsi mengenai penghitungan realisasi kegiatan fisik.

Dengan langkah-langkah ini, Pemkab Bekasi berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD, sehingga pembangunan di Kabupaten Bekasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Harapannya, perbaikan metode penghitungan akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang progres pembangunan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.